Mataram (Inside Lombok) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat baru 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari total 333 dapur SPPG yang telah beroperasi di seluruh daerah. Sebanyak 168 SPPG lainnya diketahui sedang dalam proses pengajuan sertifikat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, Selasa (28/10), mengatakan proses penerbitan SLHS terus berjalan dan sebagian besar sudah mencapai lebih dari 50 persen. “SLHS ini berproses terus. Sekarang sudah on progress dan rata-rata sudah di atas 50 persen. Dan kita sudah minta dan sudah ada surat edaran terkait SLHS ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran yang meminta percepatan penerbitan SLHS oleh Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota. “Ini untuk percepatan penerbitan SLHS. Ini ditujukan kepada Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota. SPPG dalam program MBG mohon untuk percepatan dan teman-teman sudah melakukan ini,” katanya.
Hasil evaluasi melalui sistem e-monev Direktorat Kesehatan Lingkungan menunjukkan banyak SPPG yang sudah beroperasi dengan dokumen lengkap dan memenuhi syarat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan kabupaten/kota diminta mempercepat proses penerbitan SLHS. Namun sebelum sertifikat diterbitkan, tim dari Dinas Kesehatan bersama Puskesmas setempat akan melakukan pemeriksaan kelayakan, termasuk kualitas air dan kebersihan lingkungan.
“Kalau tidak memenuhi syarat tentunya ada rekomendasi yang akan diberikan Puskesmas setempat. Yang menerbitkan SLHS itu Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Fikri menegaskan, SLHS baru akan diterbitkan setelah rekomendasi hasil pemeriksaan dan uji laboratorium ditindaklanjuti. Ia juga menyoroti adanya kasus peserta didik yang mengalami keracunan akibat makanan program makan bergizi (MBG) diduga karena bakteri E. coli. “Ini kan tidak bersih dari airnya. Dari aspek kimianya, mikrobiologi, dan kalau masih masalah maka akan ada rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.
Dinas Kesehatan Provinsi NTB menargetkan penerbitan seluruh SLHS dapat rampung pada akhir Oktober. Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah daerah diminta turut membantu SPPG dalam memenuhi persyaratan. “Sudah ada proses pelatihan untuk penjamah dan sudah berproses ini,” kata Fikri, seraya menyebut salah satu kendala penerbitan SLHS adalah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pihak SPPG.
