Lombok Barat (Inside Lombok) – Peletakan batu pertama rencana pembangunan hotel megah bintang lima, The Apurva Kempinski oleh PT Wings di kawasan pantai Mekaki, Sekotong telah dilakukan sekitar dua tahun lalu. Namun sampai kini progresnya disebut-sebut baru mencapai dua persen.
Padahal, setelah mengantongi izin di awal-awal dulu, pihak investor begitu gencar melakukan kegiatan. Bahkan telah dirancang konsep untuk melandaikan jalan yang curam menuju titik pembangunan itu, sebagai upaya untuk mempermudah akses pihak investor dalam melakukan dropping barang dan bahan bangunan yang dibutuhkan.
“Pengembangan pantai Mekaki itu terus kita dorong. Hanya saja, progres realisasi (pengembangannya) hanya dua persen, dan itu hanya pematangan saja,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar, Hery Ramdhan belum lama ini.
Pihaknya tampak pesimis jika melihat progres sejauh ini. Lantaran dari pantauannya saat berkunjung beberapa waktu lalu, sejauh ini yang dikerjakan oleh pihak investor di kawasan pantai Mekaki itu hanya pengeprasan jalan di atas saja. Serta pematangan lahan di sebelah kiri jalan. “Sudah beberapa kali groundbreaking, tapi belum ada progres sampai sekarang,” ujarnya.
Kata dia, jika melihat potensi dan luasan lokasi di pantai Mekaki tersebut, nilai investasinya diprediksi sangat fantastis, bisa mencapai angka triliunan rupiah. “Itu ada 12 kavling di sana. 10 kavling untuk Kawasan hotel, dan 2 kavling untuk fasilitas pendukung. Itu kan tinggi investasinya, triliunan,” terang Hery.
Dimintai tanggapan terkait persoalan itu, anggota Komisi II DPRD Lobar, Jumahir meminta agar Pemda Lobar bisa lebih tegas memberi kepastian progres pembangunan dari investor tersebut. “Kita berikan penekanan ke eksekutif agar lebih tegas ke investor. Untuk segera melakukan proses pembangunan perencanaan infrastruktur sesuai perizinan yang ada,” tegas politisi Golkar asal Narmada itu.
Dirinya juga menyarankan agar pihak dewan dalam hal ini Komisi II DPRD Lobar segera melakukan Sidak. Guna melihat kondisi atau progres pengembangan di lokasi itu secara langsung. “Tidak hanya di Mekaki, di kawasan lain juga. Kalau ada kegiatan serupa yang memang memiliki kelengkapan legalitas tapi tak ada progres, agar lakukan Sidak. Itu sebagai dasar kami lakukan penekanan ke eksekutif,” paparnya.
Kata dia, jangan sampai lambannya progres pembangunan kawasan pantai Mekaki itu, nantinya justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. “Paling jelek adalah lahan yang dikuasai itu justru dipindah ke pihak lain. Dan berdampak pada tingkat perekonomian di suatu daerah. Akibatnya lagi, kita (Pemda, Red) akan kesulitan untuk menagih pajak seperti PBB. Karena progress pembangunan tidak terwujud,” katanya khawatir.
Padahal menurutnya, daerah selatan Lobar sejauh ini sudah menjadi pengembangan pariwisata yang potensial. Terlebih, perencanaan kedepannya akan terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
“Wilayah selatan Lobar ini sebagai daerah penyangga pariwisata maupun event internasional lainnya. Dengan View yang bagus, juga di sana dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi NTB, Sekotong itu sebagai daerah kawasan prioritas penanganan infrastruktur,” pungkas Jumahir. (yud)
