Lombok Utara (Inside Lombok) – Krisis air bersih di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan dampak besar terhadap pariwisata di sana. Para pengusaha, baik hotel maupun restoran mengalami kerugian hingga puluhan miliar. Pasalnya air bersih sudah 21 hari tidak mengalir di wilayah tersebut, sampai akhirnya banyak tamu melakukan pembatalan pesanan kamar hotel.
Ketua Gili Hotel Asosiasi (GHA), Lalu Kusanawan menjelaskan pihaknya sudah bersurat ke PDAM, Bupati KLU, Dinas Pariwisata, DPRD KLU, Polda, Polres, hingga Penjabat Gubernur terkait dengan krisis air bersih. Di mana sudah 21 hari tidak ada suplai air bersih, dan Direktur PT BAL yang harusnya mengurusi hal itu kini sudah naik menjadi tersangka pada kasus pengeboran.
“Itu disampaikan bahwa ada sekitar 120-an pelaku usaha yang tidak bisa melakukan usahanya. Kalau secara logika perhitungan, saya coba-coba hitung kerugian selama 21 hari sekitar Rp 77 miliar,” ujar Kusnawan, Rabu (12/6).
Saat ini bahkan sudah ada wisatawan yang melakukan pembatalan pesanan berlibur ke Gili Meno. Ada juga tamu yang minta checkout early karena tidak ada suplai air bersih, hingga ada ternak yang masuk ke properti hotel karena mencari air. “Jadi banyak sekali yang mengeluh, harus membeli air galon, membeli air suling bahkan ada juga yang sewa tandon nilainya Rp2,5 juta,” katanya.
Di satu sisi sudah diketahui bersama bahwa Gili Meno pada posisi normal pun masih kesulitan, dalam artian tamu yang berkunjung masih sedikit dibandingkan dengan dua gili lainnya: Trawangan, Air. “Nah ini yang harus menjadi perhatian. Makanya saya berkali-kali menyampaikan kepada semua stakeholder kepada pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemda yuk kita sama-sama visinya,” ucapnya.
Selain persoalan air di Gili Meno saja, di Gili Trawangan juga ada PT TCN yang juga menyalurkan air bersih kawasan Trawangan. Untuk sementara memberhentikan suplai air bersih sampai dengan izin mereka keluar. Sebelumnya disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa. Sehingga aktivitas pengeboran terhenti sementara.
“Saya tidak melihat ke masalah hukumnya, tetapi komitmen PDAM sebagai satu satunya perusahaan daerah air minum yang ada di Lombok Utara, khususnya di gili itu harus bertanggungjawab dan memastikan bahwa suplai air itu harus tetap ada,” tegas Ketua DPC PHRI KLU ini.
Lebih lanjut, dengan apapun dan bagaimanapun caranya harus tetap menyuplai air itu. Karena ini hajat hidup orang banyak yang dilindungi undang-undang. “Kita sebagai pelanggan jangan dibenturkan terkait masalah persaingan bisnis maupun politik. Jadi terlepas kepentingan yang lain, bagaimana cara memajukan pariwisata,” terangnya.
Apalagi sekarang ini tiga Gili sudah memasuki high season okupansi. Dimana rata-rata tiga gili ini yang sudah on hand sudah pasti di atas 70 persen. Namun karena tidak ada suplai air bersih maka tidak menutup kemungkinan akan turun. Maka berapa kerugian yang akan ditimbulkan. “Potensi yang sudah banyak cancelation, pendapatan menurun, belum lagi nanti informasi yang keluar, misalnya di Gili Meno sudah tidak ada air lagi,” terangnya.
Tentunya proses untuk pemulihan pariwisata membutuhkan waktu, dan di satu sisi recovery pasca gempa, kemudian recovery pasca covid. Ditambah jika tidak ada di dukung untuk pemulihan ini. Seharusnya pemerintah menjamin keamanan, kenyamanan, orang berinvestasi di suatu daerah. “Bukan mendesak lagi ini tapi sudah urgent, dimana ada di Lombok yang sekarang kekurangan air dan tidak ada suplai air selama 21 hari, tidak ada,” demikian. (dpi)
