Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan sekitar 30 persen dari 12.000 titik penerangan jalan umum (PJU) di daerah itu perlu peremajaan sebagai upaya antisipasi roboh karena usianya sudah hampir 20 tahun.
“Selama ini kita hanya bisa melakukan pemeliharaan, sementara untuk mengganti PJU yang usianya belasan tahun belum bisa,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M. Kemal Islam di Mataram, Senin.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi robohnya tiang PJU di Jalan Dr Soejono Lingkar Selatan Kota Mataram pada Kamis (22/10).
Kemal mengakui PJU di Jalan Lingkar Selatan itu kondisinya perlu peremajaan atau diganti dengan PJU-PJU seperti halnya di Jalan Protokol dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp10 juta per titik.
“Anggaran Rp10 juta per titik itu, sudah lengkap dengan tiang, lampu dan kabelnya,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi, katanya, kebutuhan PJU di Kota Mataram mencapai 17.000 titik, sementara yang ada saat ini 12.000 titik.
“Dari 12.000 ribu itu, 30 persennya atau 3.600 titik sudah perlu diremajakan agar kasus robohnya PJU di Jalan Lingkar Selatan tidak terulang lagi,” katanya.
Selama ini, untuk mengantisipasi terjadi tiang PJU roboh, pihaknya aktif melakukan pengawasan terhadap titik PJU yang rentan mengalami kerusakan.
“Setiap tahun, kita mengalokasikan dana pemeliharaan PJU sebesar Rp800 juta,” katanya.
Namun demikian, lanjutnya, dana pemeliharaan yang dialokasikan dinilai kurang efektif karena lebih besar dibandingkan jika dilakukan peremajaan.
Karena itu, pihaknya berharap, ke depan surplus Rp14 miliar pembanyaran pajak PJU dari PLN ke pemerintah kota dapat dialihkan untuk program peremajaan PJU yang sudah dinilai rusak berat secara bertahap.
“Dengan demikian, kita bisa menjamin kondisi PJU di Mataram 100 persen baik,” ujarnya. (Ant)
