Lombok Tengah (Inside Lombok) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah (Loteng) menarget pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai syarat penerimaan sertifikat hak milik (SHM) di lahan 355 hektare bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Tresno Kenangan di Kawasan Hutan Karang Sidemen dan Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara. Pembagian lahan itu untuk masyarakat akan dilakukan di Januari 2024 mendatang.
Kepala BPN Loteng, Subhan mengatakan ada dua bidang lahan yang akan diserahterimakan kepada masyarakat di lahan eks HGU PT Tresno Kenangan. Di antaranya 182 hektare di Desa Karang Sidemen dan 173 hektare di Desa Lantan.
“Kita sudah melakukan pengukuran dan pemberkasan di dua lahan tersebut. Untuk yang di Karang Sidemen itu ada 150 hektare untuk 520 KK dan sisanya di Desa Lantan,” katanya, Jumat sore (29/12/2023) saat ditemui di kantornya.
Dijelaskan, semua proses pengurusan berkas bidang lahan eks HGU PT Tresno Kenangan tersebut sudah dilakukan pendampingan oleh kelompok non pemerintah seperti Walhi NTB dan salah satu lembaga swadaya masyarakat untuk lahan di Desa Lantan.
“Pemberkasan sudah, nama-nama yang akan menguasai bidang sesuai dengan pemilik dengan nama yang dinaikan sebagai pemilik tanah itu sudah diajukan,” katanya. Ketua BPN yang juga Sekretaris GTRA yang akan dibentuk, pihaknya menilai pembagian 355 hektare eks HGU PT Tresno Kenangan tersebut harus mengacu pada empat kepentingan. Ada kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, eks pemilik lahan dan bank tanah di Loteng.
“Tapi untuk pemda sudah ada lokasi Sirkuit 459 lokasi motocross di Lantan. Itu ada rencana bupati akan membangun Sekolah Nusantara di lahan seluas 30 hektare,” ujarnya. Sementara itu, nama-nama penerima SHM di Lahan eks HGU itu sudah dilaporkan ke kementerian ATR/BPN yang telah disepakati oleh dua kepala desa.
“Untuk berapa ke masyarakat nanti yang mengatur itu Pak Menteri sendiri. Lantan dan Karang Sidemen sudah dilakukan pengukuran. Untuk di Karang Sidemen itu ada 520 KK lantan 400 KK rencana yang menerima,” ujarnya.
Dia pun menargetkan pembentukan GTRA itu rampung di Januari 2024, dan akan langsung diketuai langsung oleh Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri. “Kendala pembentukan GTRA sejauh ini tidak ada. GTRA ini akan dibentuk Januari 2024,” tandasnya. (fhr)
