Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sekitar 39 ribu peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Mataram, terancam dinonaktifkan.
“Sebanyak 39 ribu peserta PBI BPJS Kesehatan yang berpotensi dinonaktifkan itu karena tidak masuk dalam basis data terpadu (BDT) sebayak 157 ribu jiwa atau 43 ribu KK,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Selasa.
Menurutnya, dari total jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan di Mataram, terdapat sekitar 45 ribu jiwa tidak masuk dalam BDT yang sudah memiliki SK dari Kementerian Sosial.
Karenanya, lanjut Asnayati, sebanyak 6.057 jiwa peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, semuanya tidak masuk BDT dan informasinya itu penonaktifan tahap pertama.
“Namun kami berharap pemerintah tidak lagi mengeluarkan SK penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan di luar BDT,” katanya.
Terkait dengan peserta PBI BPJS Kesehatan yang sudah dinonaktifkan, Dinsos telah berkoordinasi dengan lurah agar segera menyampaikan kepada warganya yang dinonaktifkan dan meminta warga tersebut untuk melapor ke BPJS Kesehatan dan menjadi peserta mandiri.
“Jika tidak melapor di atas tanggal 31 Agustus, maka harus menunggu 14 hari agar BPJS Kesehatan bisa kembali aktif dengan tetap melanjutkan premi pembayaran secara mandiri,” katanya.
Akan tetapi, kalau warga yang dinonaktifkan ternyata masih masuk kriteria miskin dan layak menjadi peserta PBI, kelurahan bisa mengusulkan kembali melalui aplikasi BDT.
“Tapi, untuk memasukkan warga menjadi BDT harus melalui musyawarah kelurahan (muskel),” ujarnya.
Sementara menyinggung tentang kuota tambahan PBI sebanyak 12 ribu jiwa, Asnayati mengatakan, jumlahnya bukan 12 ribu, melainkan sekitar 10.000-8.000 jiwa yang berhak menerima PBI BPJS Kesehatan bersumber dari APBD Provinsi NTB.
“Calon sasaran PBI BPJS Kesehatan dari pemerintah provinsi sudah kami usulkan sesuai dengan data BDT dan tidak termasuk dari 6.057 jiwa yang dinonaktifkan,” katanya. (Ant)
