Lombok Tengah (Inside Lombok) – Animo satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023 terbilang tinggi. Hal itu dilihat dari data jumlah sekolah yang sudah melakukan registrasi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka yang mencapai 544 sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H. Lalu Idham Khalid mengatakan pihak sekolah didampingi pengawas saat melakukan registrasi. Hal itu agar Kurikulum Merdeka yang dipilih sekolah sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia serta kondisi di masing-masing sekolah.
“Kita sebenarnya pada waktu sekolah registrasi kita minta pengawas untuk mendampingi pihak sekolah saat melakukan pendaftaran. Biar tidak semau-maunya sekolah daftar tapi tidak punya sarananya,” katanya saat membuka kegiatan Pembekalan Pengawas dan Fasda untuk Mendukung Pembelajaran Paradigma Kurikulum Merdeka Kolaborasi Pemerintah, LPTK dan INOVASI, Rabu (8/6/2022).
Dia berharap dengan semakin membaiknya mutu pendidikan Lombok Tengah bisa berdampak terhadap peningkatan Indeks Pendidikan Manusia (IPM) Lombok Tengah yang saat ini berada di urutan 7 dari 10 kabupaten kota di provinsi NTB.
“Diharapkan posisi IPM kita nanti bisa ke level tengah baik itu pendidikan, ekonomi dan apa saja yang menjadi indikator peningkatan IPM kita,” ujar Idham.
Oleh sebab itu, kegiatan peningkatan kapasitas Fasilitator Daerah (Fasda) dan juga pengawas sekolah diharapkan bisa menjadi salah satu pendongkrak peningkatan IPM tersebut. Selain itu, sekolah-sekolah yang ada juga sudah menunggu sosialisasi dari dinas terkait dengan penerapan Kurikulum Merdeka yang akan efektif berlaku mulai bulan Juli mendatang.
Ada 23 orang pengawas sekolah yang akan membantu sosialisasi penerapan Kurikulum Merdeka ini dan diharapkan berjalan lancar.
Sementara itu, Perencana Program Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Harsono dalam kesempatan yang sama mengatakan, ke 544 sekolah yang sudah melakukan registrasi Kurikulum Merdeka tersebut hanya satuan pendidikan tingkat SD saja. Sedangkan satuan pendidikan jenjang Paud, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah dan juga SMP datanya belum diketahui secara pasti.
Untuk mempersiapkan implementasi Kurikulum Merdeka tersebut, dilakukan pembinaan terhadap 20 orang Fasda dan juga pengawas sekolah. Mereka yang nantinya akan mendampingi sekolah sasaran program INOVASI di dalam penerapan Kurikulum Merdeka.
“Jumlah sekolah sasaran program INOVASI sebanyak 33 SD/MI di empat kecamatan,” imbuh Harsono.
Dijelaskan, ada tiga pilihan implementasi Kurikulum Merdeka untuk diimplementasikan oleh ke 544 sekolah tersebut, yakni Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Pihaknya belum bisa memastikan apakah sekolah-sekolah yang memilih tiga implementasi Kurikulum Merdeka tersebut akan mampu menerapkan kurikulum tersebut nantinya. Pasalnya, sosialisasi tentang kurikulum yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) ini belum bisa menyasar semua sekolah.
“Apakah sekolah-sekolah ini sudah siap dengan tahapan yang akan dilalui dalam implementasi Kurikulum Merdeka ini. Sehingga butuh pendampingan dan siapa yang akan mendampingi ini juga belum. Sehingga kita lakukan pendampingan pengawas dan Fasda,” jelas dia.
Jangan sampai sekolah-sekolah yang sudah melakukan registrasi justru tidak paham apa yang akan dilakukan nantinya. Kecuali sekolah yang sudah jadi program sasaran INOVASI tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. Karena sudah dilakukan sosialisasi dan pembekalan tentang Kurikulum Merdeka ini. (fhr)
