Lombok Tengah (Inside Lombok) – Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengukuhkan secara serentak tujuh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten/kota se-NTB. Dengan pengukuhan itu, seluruh kabupaten/kota di NTB telah memiliki TPAKD sebagai mitra Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempermudah masyarakat mengakses lembaga keuangan.
.
“Setiap daerah sekarang harus punya program, agar masyarakat tahu tentang keuangan dan lembaga keuangan juga mudah mengakses uang,” kata Gubernur, Senin (29/8) saat pengukuhan TPAKD di Hotel Pullman, Kuta Mandalika.
NTB termasuk salah satu di antara 16 provinsi yg telah memiliki TPAKD di seluruh kabupaten/kotanya. Dengan begitu, diharapkan akses dan literasi keuangan masyarakat akan semakin meningkat dan terbuka lebar.
Acara pengukuhan dihadiri oleh bupati dan walikota se-NTB beserta para sekda, asisten perekonomian dan kabag ekonomi. Tujuh TPAKD kabupaten/kota tersebut yakni TPAKD Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Bima dan Mataram. Ketujuh TPAKD yang dikukuhkan tersebut melengkapi lembaga sejenis yang sudah ada, yakni TPKAD Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, dan Bima.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi menyampaikan harapan agar TPAKD dapat memiliki program-program kerja yang lebih banyak untuk perempuan dan anak, dan juga untuk pengembangan UMKM dan Pasar Modal di NTB.
Dewi sendiri sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB dan juga kabupaten/kota yang sama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat NTB. “Untuk produk jasa keuangan bisa menyesuaikan. Kalau di NTB produk syariah lebih laku maka harus didorong agar lembaga keuangan syariah menyediakan akses dan layanan yang memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy, juga mengapresiasi program Melawan Rentenir Berbasis Masjid atau Mawar Emas yang diinisiasi oleh TPKAD Provinsi NTB. Dengan layanan pembiayaan ultra mikro tanpa bunga bagi jamaah masjid.
Bagi pelaku industri kecil menengah, kata dia, ada aplikasi sistem manajemen industri (Simanis), untuk percepatan perizinan dalam memperoleh modal. “Di Bima ada pula program layanan keuangan berbasis gotong royong bagi wanita. Di Lombok Timur ada akses jasa keuangan bagi peternak seperti juga di Lombok Barat dengan satu pelajar satu rekening,” ucapnya. (r)
