Mataram (Inside Lombok) – Penjabat Gubernur NTB yang baru dilantik, Hassanudin meminta agar semua data atas dugaan penganiayaan di lingkungan pondok pesantren (ponpes) bisa dibuka. Terlebih saat ini ada kasus dugaan penganiayaan yang dialami Nurul Izzati, santriwati Ponpes Al-Aziziyah di Gunungsari, Lombok Barat, di mana Nurul sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran koma sebelum akhirnya meninggal dunia.
Hassanudin mengatakan langkah penanganan yang sudah dilakukan saat ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus tersebut akan tetap diproses melalui jalur hukum. “Semua data dan fakta dipersilahkan tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan pembentukan satgas perlindungan anak harus ada di masing-masing lembaga pendidikan. Karena adanya satgas ini menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. “Itu hak dasar dan cepat atau lambat itu menjadi kebutuhan,” katanya.
Pj Gubernur NTB yang baru sepekan menjabat itu pun mengatakan pembentukkan satgas ini bukan karena adanya kasus yang terjadi. “Dengan adanya case ini tentunya akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang demikian,” ucapnya.
Untuk diketahui, Seorang santriwati inisial NI di pondok pesantren Al-Aziziyah di Kabupaten Lombok Barat diduga dianiaya oleh temannya sendiri. Dugaan penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan korban meninggal dunia Sabtu (29/6) akhir pekan lalu. (azm)
