Mataram (Inside Lombok) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menargetkan meraih status WHO Listed Authority (WLA). Status ini menunjukkan reputasi suatu negara di mata dunia. Hal tersebut menjadi angin segar, terutama bagi para pelaku UMKM, terutama di NTB. Pasalnya dengan begitu sasaran pasar produk UMKM bisa tembus hingga pasar global.
Bahkan produk-produk olahan UMKM di NTB semakin banyak yang bisa di ekspor. Tentunya hal ini akan sejalan dengan gerakan pemerintah provinsi NTB untuk terus mendorong ekspor non tambang. Sehingga ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada tambang saja, tetapi ada juga dari non tambang.
“Bisa dong (ekspor,red) kita kan sudah mulai ke New Zealand. Tinggal memperbanyak produk-produk UMKM yang makanan olahan saja, sekarang syaratnya di perbanyak, yakni ditambah BPOM-nya,” ujar Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Jumat (29/11).
Diakui, produk-produk yang lain juga membutuhkan adanya legalitas dari BPOM. Karena untuk berbicara ekspor, terkait dengan keamanannya yang harus diutamakan. Keamanan dari segi bahannya hingga pengolahannya, agar produk olahan dalam bentuk kemasaan ini semakin banyak diminati.
“Kalau packing, kualitas, kita sudah bagus. Tinggal legalitas hitam putihnya, BPOM itu termasuk, apalagi mereka sudah punya target, standar mereka diakui secara global. Kalau mereka sudah diakui standar BPOM, apalagi kalau diberikan ke UMKM maka standarnya juga naik,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, NTB memiliki potensi cukup besar dalam hal produk UMKM olahan. Dengan berbagai macam olahan makanan diproduksi oleh UMKM-UMKM yang ada. Tidak terbatas pada kriya atau fesyen saja, tetapi olahan makanan cukup banyak. Hanya saja, saat ini yang penting adalah mencari buyernya, agar produk UMKM semakin banyak menembus pasar ekspor.
“Termasuk produk kemasan, makanan olahan kita sudah luar biasa bagus. Tinggal mencari buyer, itu yang sulit. Kalau produknya jangan ditanya. Masyarakat kita sudah cerdas-cerdas, sudah pintar mengolah,” ungkapnya.
Saat ini dari Dinas Perdagangan NTB juga memberikan kemudahan bagi para UMKM yang ingin mengirim sampel produk mereka ke luar negeri. Nantinya Dinas Perdagangan akan memfasilitasi pengiriman sampel tersebut dan pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan dana.
“Jadi kalau kalau ada UMKM kirim sampel ke luar negeri itu bisa kita bayarkan. Mudah-mudahan tahun depan masih dialokasikan oleh APBD. Karena itu sangat efektif meningkatkan angka ekspor non tambang kita,” ungkapnya.
Nelly menyebutkan, beberapa produk yang sudah diekspor, terutama ke New Zealand, diantaranya ada dodol nangka, sambal, hingga kacang mete. Saat ini sudah jalan, tinggal menambah produk yang lain lagi.
“Karena ekspor itu berbicara packingnya, ingridientsnya harus ada. Barcodenya harus ada, sekarang kita tambah BPOM harus ada, itu yang harus dikejar. UMKM-UMKM kita kalau mereka siap untuk ekspor dan berkembang,” pungkasnya. (dpi)
