Mataram (Inside Lombok) – Secara nasional angka pengangguran naik signifikan yaitu sebesar 1,11 persen dari Februari 2024 lalu. Namun berbeda dengan kondisi di Provinsi, angka pengangguran diklaim terjadi penurunan setiap tahun meski sedikit.
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan angka pengangguran terbuka mengalami penurunan. Sejak 2021 angka pengangguran yaitu sebesar 3,01 persen, tahun 2022 sebesar 2,89 persen, tahun 2023 sebesar 2,8 persen dan Agustus 2024 sebesar 2,73 persen.
“Jadi walaupun kecil kita tetap ada penurunan angka pengangguran di NTB. Jadi kita nggak larut dengan kondisi nasional,” katanya, Rabu (7/5) siang. Guna mengurangi jumlah pengangguran terbuka di NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB juga akan tetap melakukan pelatihan. Hanya saja, tahun ini pelatihan yang dilakukan dengan melihat kondisi pasar atau peluang dunia kerja. “Pemerintah Provinsi, Pak Gubernur sudah memerintahkan kami terkait kondisi tenaga kerja kita saat ini agar ada langkah solutif,” ujarnya.
Biasanya, pelatihan yang dilakukan tanpa melihat pasar atau peluang dunia kerja. Namun saat ini, Pemprov NTB akan melihat peluang terlebih dahulu baru menentukan jenis pelatihan yang akan diberikan. Dengan begitu setelah pelatihan masyarakat bisa langsung mendapatkan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di NTB.
“Kita lihat dulu jenis kebutuhannya apa. Baru kita persiapkan SDM nya. Ini yang sedang kami geber dengan beberapa lembaga pendidikan. Sehingga lembaga pendidikan ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kabupaten Dompu. Koordinasi ini dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja untuk di Sumbawa Timur Mining (STM). Dengan koordinasi tersebut nantinya tenaga kerja yang direkrut berasal dari SDM lokal. “Tidak alasan lagi industri itu mengambil tenaga kerja dari luar karena kita akan persiapkan,” katanya.
Disisi lain, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat ini berpotensi terjadinya peningkatan angka pengangguran. Pasalnya, kebijakan ini memicu terjadinya pengurangan tenaga kerja.
“Beberapa sektor seperti perhotelan sudah mulai kesulitan membayar tenaga kerja. Ini harus diantisipasi. Ini harus ada Plan B antara merumahkan dan ini harus kita waspadai. Mudahan tidak terjadi dan kita terus pantau saat ini,” tegas mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB ini. (azm)
