Mataram (Inside Lombok) – Persentase angka pengangguran di NTB tercatat rangking paling bawah kedua secara nasional. Meski demikian, pemerintah daerah terus menggenjot pengurangan angka pengangguran di NTB, yakni dengan memperbanyak kesempatan dan lapangan pekerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan untuk mengurangi pengangguran harus ada pola dibangun dalam menyiapkan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang lebih banyak. Yaitu mendorong UMKM, IKM, industri menengah dan besar harus menyerap tenaga kerja.
Dengan begitu investasi yang ada harus bisa menyediakan lapangan kerja. Serta perlu disiapkan program pendampingan atau pelatihan bagi SDM calon tenaga kerja yang diarahkan untuk mewujudkan kewirausahaan mandiri.
“Jadi dua pola tersebut adalah dengan menyiapkan SDM untuk menjadi karyawan, pegawai atau buruh dan mendampingi SDM untuk menjadi calon-calon wirausaha mandiri,” ujar Aryadi, Kamis (24/3).
Nantinya SDM yang ada diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Untuk itu ada program yang diusung Disnakertrans agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja di 2021 lalu. Yakni program Pelatihan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus atau PePaDu Plus yang dilakukan secara terintegrasi.
Diterangkan, program tersebut melibatkan seluruh stakeholders. Tidak hanya dilakukan oleh BLK atau LLK saja, tetapi juga melibatkan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), LPKS dan BLK Komunitas. Mulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pelatihan langsung dengan instruktur dari praktisi industri.
“Sehingga menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi skill sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk pelatihan untuk mempersiapkan Calon Pekerja migran Indonesia (CPMI) yang ingin bekerja di luar negeri,” tuturnya.
Bagi pencari kerja yang belum terserap di dunia industri, maka diberikan pendampingan dan pelatihan manajemen wirausaha baru dan difasilitasi peralatan, modal dan akses marketing. Mereka juga disambungkan dengan dunia pemasaran, dinas-dinas terkait seperti perindustrian maupun perdagangan. Selain pola pendampingan untuk wirausaha baru juga dilakukan peningkatan produktivitas.
“Kami bekerja sama dengan DUDI untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” terangnya.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil melampaui dari target 3,30 persen berhasil terealisasi 3,01 persen dari jumlah angkatan kerja 2,78 juta jiwa. Demikian juga cakupan transmigrasi telah melampaui dari target 90 persen, namun realisasinya 97,57 persen. Sedangkan untuk Indikator Kinerja sasaran strategis perangkat daerah juga telah tercapai yaitu persentase penyerapan angkatan kerja dengan target 96,7 persen realisasi 96,99 persen. Perusahaan yang harmonis atau kondusif dengan target 98,95 persen realisasi 98,97 persen dan transmigran yang ditempatkan dan dibina dengan target 97,57 persen realisasi 97,57 persen.
Di sisi lain, pada tahun 2023 pemerintah daerah masih memiliki “PR” bersama. Pekerjaan rumah itu adalah merancang program terpadu untuk bisa menurunkan angka pengangguran. Diantaranya menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dengan pekerja, dan menyiapkan kesempatan kerja.
“Sayangnya industri menengah dan industri besar di NTB jumlahnya sangat terbatas, sehingga penyerapan tenaga kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka lebih mengandalkan pada sektor informal, seperti UMKM dan IKM,” jelasnya. (dpi)
