Lombok Utara (Inside Lombok) – Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara (KLU) tercatat ada 33 ribu warga miskin di kabupaten tersebut, dan 1.000 orang diantaranya tergolong miskin ekstrem. Sayangnya, sampai saat ini masih ada anomali data kemiskinan, di mana tidak sedikit warga yang tergolong mampu secara ekonomi ikut menerima bantuan kemiskinan.
“Ada 12 persen ditemukan sebagai data anomali. Beberapa kategori yang masuk ke dalam data itu mencakup pegawai maupun warga yang tergolong mampu,” ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) KLU, Faturrahman, Rabu (8/1).
Data yang tidak valid ini diakui memiliki dampak besar pada distribusi bantuan sosial. Banyak warga yang sebenarnya tergolong mampu secara ekonomi malah mendapatkan bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin dan lanjut usia. “Tetapi perlu diperhatikan bahwa data yang kita miliki ini, terus diperbaiki supaya lebih valid dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di Lombok Utara,” katanya.
Menyadari pentingnya data yang akurat dan valid, Pemda Lombok Utara terus berupaya memperbaiki kualitas data kemiskinan. Salah satunya adalah melalui Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang difokuskan untuk memberikan bantuan sembako kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Akhir tahun 2024 ada penyaluran sembako kepada masyarakat, masing-masing diberikan beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, kopi bubuk, kue kering dan 30 butir telur ayam. Bantuan sembako ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria miskin ekstrem, sesuai dengan data yang sudah diverifikasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Penyaluran di 31 Desember 2024 kemarin, diserahkan langsung Bupati KLU H Djohan Sjamsu kepada beberapa penerima manfaat. Pada kesempatan itu, H Djohan Sjamsu menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di wilayah ini. Menurut Bupati, meskipun angka kemiskinan ekstrem masih cukup tinggi, langkah-langkah konkret terus diambil untuk mengatasi masalah ini. Dimana hingga saat ini, terdapat lebih dari 1.000 warga masih tercatat sebagai warga miskin ekstrem.
“Kami berharap melalui program-program seperti P3KE ini, kemiskinan ekstrem bisa berkurang secara signifikan. Pemerintah daerah akan terus berupaya agar data kemiskinan lebih valid dan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya. (dpi)
