Mataram (Inside Lombok) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 mengalami defisit Rp300 miliar akibat dampak COVID-19.
Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengakui defisit APBD Perubahan NTB Tahun 2020 itu lantaran terdapat pengurangan dari berbagai sumber, di antaranya, dana transfer dari pusat dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
“Hitungan awal ada selisih dan defisit Rp400 miliar di APBD Perubahan. Namun setelah kita sisir saat pembahasan angkanya menjadi Rp300 miliar. Memang ada pengurangan secara keseluruhan,” kata Mori Hanafi di Mataram, NTB, Selasa.
Ia menegaskan, DPRD sangat memahami kekurangan itu sehingga masih bisa ditoleransi, lantaran memang banyak target-target khususnya pendapatan bagi daerah banyak yang tidak bisa tercapai akibat COVID-19.
“Jadi, jika ada kekurangan saat penyerahan dokumen KUA/PPAS APBD Perubahan, itu masih bisa kita toleransi. Yang utama, kami sangat memahami kondisi internal di TAPD dan OPD Pemprov NTB akibat COVID-19, sehingga memengaruhi sejumlah target pendapatan daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan defisit itu disebabkan plafon anggaran dan kebijakan anggaran pada tahun ini mengalami penyesuaian dalam kondisi pandemi COVID-19.
“Kita ini mengalami kondisi yang sedang dan memang dalam tidak biasa. Jadi, semua sumber daya masih terpusat dan terfokus mengatasi kondisi pandemi COVID-19 ini,” ujarnya.
Ia menegaskan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan anggaran daerah masih terfokus dan terkuras pada penyelesaian kasus yang virusnya berasal dari Wuhan, Tiongkok tersebut.
“Kita tidak tahu kondisi pandemi COVID-19 ini kapan akan selesainya. Karena itu, posisi yang dialami NTB juga sama dengan yang dialami oleh pemerintah pusat dan daerah lain di Indonesia,” jelasnya.
Gubernur berharap agar vaksin COVID-19 cepat ditemukan sehingga kondisi ini juga cepat berakhir.
“Pada posisi sekarang ini semua kita sama. Makanya, kita berharap agar vaksin ditemukan sehingga kondisi ini cepat normal kembali,” ujarnya.
Meskia demikian Zulkieflimansyah memastikan, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, semua porsi anggaran baik itu, sisi kesehatan dan ekonomi akan dilakukan berimbang dan tak ada perbedaan dengan anggaran sebelummya.
“Kenapa anggaran porsinya sama kayak sebelumnya. Sekali lagi, itu karena kita tidak tahu kondisi ini kapan selesainya,” kata Zulkieflimansyah. (Ant)
