Mataram (Inside Lombok) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengizinkan orang-orang yang sudah vaksin lengkap dan tidak memiliki penyakit bawaan untuk jalan-jalan. Aturan tersebut menjadi angin segar bagi pariwisata, terutama di NTB.
Pengamat Pariwisata, Taufan Rahmadi menyebut saat ini pemerintah memang berupaya menyelaraskan aktivitas masyarakat agar berdampingan dengan penanganan pandemi Covid-19. Termasuk dalam mengatur kemudahan aktivitas pariwisata, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan (prokes).
Beberapa aturan yang merujuk pada upaya tersebut adalah kewajiban wisatawan sudah divaksin dua kali atau lengkap dan tidak ada penyakit bawaan. “Tentunya itu menurut saya sudah ada filter, sudah ada protokol yang dijalankan. Jadi saya sebagai pemerhati pariwisata menyambut baik hal itu (vaksin dua kali sudah bisa jalan-jalan, red),” jelas Taufan, Rabu (16/2).
Menurutnya, sekarang ini saatnya pemerintah dan seluruh masyarakat semua untuk belajar hidup berdampingan dengan Covid-19. Maka dari itu pemerintah melonggarkan pengetatan bagi mereka yang ingin berwisata. Selain sudah di vaksin lengkap dan bagi wisatawan mancanegara tidak perlu lagi ada karantina, melainkan cukup dengan vaksin dua kali dan tes PCR saja.
“Tidak mungkin kita melawan dengan ketidakpastian. Yang membuat kita berdampingan ya itu tadi, pertama dengan vaksin kedua tetap menjalan prokes itu,” tuturnya.
Sebagai informasi, Menko Marves mengatakan warga yang sudah disuntik vaksin Covid-19 secara lengkap tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk kasus meninggal akibat terjangkit virus mayoritas terjadi pada orang yang belum divaksinasi. Selain itu, disebutkan pasien meninggal banyak dari orang dengan penyakit penyerta atau komorbid dan lanjut usia.
“Kalau mau jalan-jalan pastikan ke mana, dengan siapa dan bagaimana risiko secara pribadi terhadap potensi paparan. Bukan hanya masalah vaksinasi tapi kemampuan mematuhi dan selalu menjaga kedisiplinan menjadi pertimbangan,” ujar Taufan.
Kendati demikian, adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah tentu bisa berdampak pada perhelatan MotoGP Maret mendatang. Yakni akan lebih mudah menarik banyak penonton, bahkan kemungkinan bisa saja mencapai target yang sebanyak 100 ribu orang.
“Pertama penonton MotoGP itu tidak hanya berharap dari wisatawan domestik saja, tetapi wisatawan mancanegara,” katanya. Taufan menyebutkan, jika wisatawan domestik tidak ada masalah karena mereka sudah berwisata dengan biasa. Tetapi untuk wisatawan mancanegara diharapkan kebijakan karantina itu tidak ada, cukup dengan vaksin tadi dan tidak perlu ada biaya sponsorship untuk wisatawan yang datang dari luar negeri ke Indonesia.
“Karena pengurusannya sampai Rp5-6 juta per orang dan itu besar sekali. Sehingga itu juga yang menjadi penyebab wisatawan malas datang ke Indonesia,” terangnya. (dpi)
