Lombok Tengah (Inside Lombok) – Tarif parkir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika banyak dikeluhkan para wisatawan, terkhusus yang datang ke Pantai Kuta, Mandalika. Pasalnya tarif parkir di sana yang mencapai Rp10 ribu per sepeda motor terbilang sangat mahal.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Loteng, Samsul Bahri mengatakan pihaknya sangat menyayangkan sikap stakeholder terkait, termasuk Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika. Pasalnya, ITDC dinilai melakukan pembiaran dan lamban menangani keluhan para wisatawan.
“ITDC sebagai pengelola KEK Mandalika harusnya mengontrol, menangani keluhan wisatawan dan mengontrol kawasan, dan pemerintah provinsi atau kabupaten bisa mengintervensi itu,” katanya, Senin (9/1/2023).
Dikatakan, keluhan wisatawan yang tak kunjung direspon oleh pihak terkait bisa saja merugikan dan mencoreng nama baik dunia pariwisata, terkhusus di kawasan Mandalika.
“Kita ingin membuat citra yang baik terhadap daerah kita, sehingga para wisatawan datang ke sini. Tapi saya memang tidak mengetahui siapa yang melakukan (parkir liar, Red) itu atau dari kelompok mana saya tidak tahu pasti. Tapi ini sangat mencoreng nama baik kita,” ungkap Samsul.
Melihat lambatnya penanganan parkir liar di KEK Mandalika, Samsul pun menduga para pelaku parkir liar di kawasan tersebut mendapat dukungan dari pihak pengelola. Terlebih adanya pembiaran dan tidak ada tindakan tegas yang dilakukan.
“Jangan-jangan ITDC menjadi bekingan, kenapa ITDC melakukan pembiaran sampai hari ini padahal di sana adalah wilayah otoritas mereka,” imbuhnya.
Di sisi lain, parkir yang terbilang mahal dan ilegal tersebut dikeluhkan oleh masyarakat yang berwisata. Tidak hanya wisatawan lokal akan tetapi wisatawan mancanegara.
“Itu sudah menjadi keluhan, bukan hanya wisatawan lokal tapi juga dikeluhkan wisatawan mancanegara juga karena perlakuannya sama,” ungkapnya. Samsul meminta kepada pihak yang berwenang untuk segera menerbitkan permasalahan tersebut sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan yang terdengar dari para wisatawan.
“Jauh-jauh hari seharusnya hal ini sudah diterbitkan. Apalagi kita sudah menjadi tuan rumah berbagai event internasional, ini sangat mencoreng jika tidak segera bertindak,” pungkasnya. (fhr)
