Mataram (Inside Lombok) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyoroti soal adanya laporan permainan izin pembangunan perumahan di NTB yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu salah satunya terkait pembangunan perumahan di Lombok Barat (Lobar).
Menurut Fahri, jika ada pembangunan perumahan yang gagal, maka bisa dipastikan ada perencanaan pembangunan yang tidak benar. “Kalau ada perencanaan yang tidak benar, maka itu layak diperiksa,” tegasnya usai menghadiri kegiatan di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/1).
Fahri mencurigai adanya pihak-pihak yang tidak jujur kala mendesain perencanaan pembangunan perumahan yang gagal. Sebab, kadang kala, terdapat kontrak politik dengan pejabat tertentu yang sebenarnya tidaklah relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Itu sudah ada motif niat jahat,” ujarnya.
Kegagalan perencanaan pembangunan perumahan ditegaskannya tidak boleh terulang kembali. “Harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat. Jangan membangun sesuatu karena di-drop oleh kepentingan politik dari pusat,” tambah Fahri.
Lebih lanjut, Fahri menjelaskan, dunia sedang membutuhkan lahan pangan yang begitu banyak. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo berkomitmen membuka lahan produktif untuk produksi bahan pangan sebanyak-banyaknya. “Kepada seluruh pihak, tolong, jangan lagi mengambil lahan produktif, terutama beras, termasuk untuk pembangunan perumahan,” jelasnya.
Dengan maraknya pembangunan di atas lahan-lahan produktif, bisa saja membuat Provinsi NTB tak lagi mampu berswasembada pangan. “Alternatifnya, bikin rumah susun dan tinggallah di kawasan yang tidak perlu mengorbankan lahan produktif,” saran Fahri.
Bagi Fahri, perencanaan pembangunan perumahan haruslah matang sejak tingkat bawah pemerintahan. Terakhir, ia menekankan agar tidak lagi mengorbankan sawah demi pembangunan perumahan. “Presiden sudah melarang, tidak boleh lagi (bangun perumahan di atas sawah, Red). Cari ide lain!” tandas Fahri. (gil)
