Mataram (Inside Lombok) – Puluhan honorer kategori II (K2) datang mengadukan nasibnya ke Komisi V DPRD Provinsi NTB, Jumat (21/2) pekan kemarin. Para tenaga honorer tersebut mengeluhkan belum adanya pengangkatan karena masa mengabdinya sudah 20 tahun bahkan lebih.
“Mencarikan solusi terhadap mereka yang sudah lama mengabdi. ada yg 20 tahun bahkan lebih,” kata Anggota Komisi V DPRD NTB Muhammad Jamhur. Ia mengatakan selama ini pengangkatan honorer ini terkendala regulasi. Dan Pemprov NTB dan DPRD NTB akan mencarikan solusi terhadap masalah tersebut.
“Apa yang menjadi hajat mereka. Itu terkenal oleh regulasi dan mereka menjadi staf di situ. Teman-teman komisi V bagaimana mencari solusi sehingga muncul kalimat good Will politik dari legislatif itu sendiri,” katanya. Pemprov NTB juga diharapkan ada solusi terhadap pada honorer yang sudah lama mengabdi. BKD Provinsi NTB diharapkan ada solusi terhadap persoalan tersebut.
“Yang jelas aduan ini menjadi beban Pemda. Maka tentu ini terkait dengan anggaran. Nanti kita sampaikan ketua DPRD hasilnya begini. dan bagaimana Follow up Seperti apa. Kita berharap bisa mencarikan solusi,” ujarnya.
Jika tidak ada solusi di daerah maka perlu kita ke pemerintah pusat terhadap persoalan tenaga honorer yang ada. “Kita bisa menghadap dan diskusi dengan pemerintah pusat seperti apa solusinya,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD NTB Didi Sumardi menerangkan aduan para guru honorer akan ditindaklanjuti. Komisi V DPRD NTB juga akan mendesak Dikbud dan BKD NTB untuk memperjuangkan nasib ratusan guru honorer berstatus Kategori 2 (K2).
“Saya terharu dengan nasib bapak-ibu. Saya akan minta agar guru honorer K2 ini diperlakukan seperti K1. BKD dan Dikbud kami harapkan tidak hanya bicara soal regulasi, tapi juga berempati dengan kondisi mereka,” kata Didi.
Salah satu perwakilan dari tenaga honorer Rina mengatakan sudah mengabdi selama 20 tahun dan hingga kini belum diangkat. Para tenaga honorer mempertanyakan jadwal pengangkatannya. “Kapan akan diangkat. Kita masa kerja 20 tahun rata yang datang ke sini,” katanya.
Diharapkan agar pemerintah tidak membuka dulu pengangkatan CPNS maupun PPPK. “Jangan membuka PPPK dan CPNS diakomodir,” harapnya. Para tenaga honorer sudah berusaha untuk mengikuti aturan terutama pengangkatan PPPK. Namun beberapa kali mengikuti tes belum lolos. (azm)
