Mataram (Inside Lombok) – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memberikan sosialiasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada ratusan pejabat di kota itu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati ditemui seusai membuka kegiatan sosialisasi di Mataram, Senin, mengatakan, kegiatan ini menjadi satu tahapan persiapan untuk mengejar tingkat kepatuhan agar bisa 100 persen.
“Tahun 2018, tingkat kepatuhan pejabat di Kota Mataram berada pada peringkat kedua setelah Pemerintah Provinsi NTB, dengan realisasi 98 persen,” katanya.
Dikatakannya tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN ini merupakan salah satu indikator kejujuran dari penyelenggara negara, mulai dari pejabat eselon II, III dan IV.
Untuk jumlah pejabat eselon II, III dan IV, yang harus menyampaikan LHKPN tahun 2019 pada 31 Maret 2020 meningkat dari tahun 2018 sebanyak 921 orang, menjadi di atas 1.000.
“Angka finalnya belum saya cek lagi yang jelas naik di atas 1.000. Untuk portal pelaporan LHKPN 2019, mulai dibuka 31 Desember 2019 sampai 31 Maret 2020, karena itulah sekarang kita mulai menyiapkan tips dan strategi mengejar ketertinggalan kepatuhan,” katanya.
Beberapa upaya yang dilakukan setelah memberikan sosialisasi hari ini adalah, membuat buat grup LKHPN untuk memantau terus pejabat pada organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang progresnya lambat.
“Masing-masing OPD juga dibuatkan administrasi khusus, sementara admin untuk kelurahan ada di kecamatan,” ujarnya.
Nelly mengatakan, penyampaian LHKPN saat ini dinilai tidak terlalu sulit, sehingga timnya tinggal melakukan pendampingan terus terhadap temuan-temuan kesulitan yang dihadapi.
“Kami juga membuka posko di kantor BPKSDM, dan siap melayani serta memberikan penjelasan kepada pejabat agar bisa lebih paham dalam melakukan pengisian LKHPN,” katanya. (Ant)
