Lombok Barat (Inside Lombok) – Enam kecamatan di Lombok Barat, seperti Sekotong, Lembar, Batulayar, Gerung, Kuripan dan Gunungsari dipredikasi kembali masuk dalam langganan kekeringan pada musim kemarau ini.
“Jumlah yang terdampak kekeringan diprediksi kurang lebih ada sekitar 25 hingga 28 desa di enam kecamatan itu,” ungkap Kabid Kedaruratan BPBD Lobar, Hartono, belum lama ini.
Kekeringan itu diprediksi berpengaruh terhadap delapan ribu lebih KK dengan sekitar 32.225 jiwa. Namun, hingga sejauh ini, diakuinya belum ada satu desa pun di Lombok Barat yang meminta bantuan air bersih.
“Kami akan mulai mendistribusikan air kalau ada permintaan dari masyarakat. Mungkin sekarang masyarakat masih ada airnya atau sudah mulai kurang tapi masih ada. Belum kekeringan sekali” jelasnya.
Diakui Hartono, bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Dinas Sosial, Pemadam Kebakaran, hingga BPBD provinsi. Serta pihak-pihak terkait seperti bank yang bisa nenyalurkan CSR untuk membantu menyediakan dan nendistribusikan air bersih bila terjadi kekeringan.
Bahkan, diakuinya anggaran untuk penanganan kekeringan di Lombok Barat kini semakin menurun. Lantaran telah dilakukan refocusing.
“Kami di sini, pernah usulkan Rp 10 juta, kemudian diturunkan jadi Rp 5 juta dan sekarang direfocusing jadi kurang lebih Rp 3.350” tutur dia.
“Mungkin itu hanya untuk beli air sedikit dan uang untuk pendamping yang mengantar ke desa. Karena di Damkar juga ada sumur bor yang bisa kami manfaatkan, tapi di satu sisi kami juga harus menanggung operasional sopirnya. Dan itu yang sedang berusaha kami atur, supaya anggarannya cukup” harap Hartono.
Saat disinggung terkait berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan bila berkaca dari kekeringan tahun-tahun sebelumnya, ia mengaku itu tergantung dari lama waktu bencana kekeringan yang terjadi.
“Puncak musim kemarau tahun ini diprediksi Agustu, jadi kami di Lobar akan mulai mendistribusikan air itu awal Juli” ujarnya.
Sehingga untuk nenangani dampak kekeringan itu nanti, pihaknya akan mengajukan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Disamping mengandalkan bantuan dari BPBD provinsi dan BNPB nasional setelah nanti keluarnya SK siaga darurat.
“Kalau lebih dari dua atau tiga kabupaten yang mengajukan, maka provinsi akan menetapkan keadaan darurat bencana kekeringan di provinsi” tandasnya.
