Mataram (Inside Lombok) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB menyebutkan uang mengalir dari wisatawan yang masuk setiap tahun di NTB bisa mencapai belasan triliun. Sayangnya, pendapatan yang cukup besar itu tidak sejalan dengan perhatian semua pihak untuk sektor ini, baik dari segi keamanan, kenyamanan, pembangunan maupun penataan destinasi wisata.
Dijabarkan, dalam setahun wisatawan asing yang masuk ke NTB jika dirata-ratakan sebanyak 900 ribu orang di 2024. Sebelumnya, jumlah wisatawan asing masuk mencapai 1,5 juta orang. Jika dirata-ratakan, lama tinggal wisatawan luar negeri selama 7 hari, pengeluaran untuk belanja-belanja dihitung sampai Rp10 juta. Belum termasuk makan, minum, transportasi, dan tempat menginap, jika dikalikan, 900 ribu wisatawan x Rp10 juta, uang yang dikeluarkan mencapai Rp9 triliun.
Sedangkan wisatawan domestic rata-rata 2,5 juta orang. Dengan lama tinggal rata-rata 2 hari, 2 malam. Pengeluarannya bisa mencapai Rp3,5 juta. Jika dikalikan, 2,5 juta x 3,5 juta, pengeluarannya mencapai Rp8,7 triliun.
“Kalau uang dari wisatawan asing dengan wisatawan domestik yang masuk ke NTB dalam setahun, nilainya mencapai Rp 18 triliun. Besarnya uang dari wisatawan dan ini masuk juga ke PAD,” ujar Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh, Kamis (15/8).
Jika saja dari Rp18 triliun itu 20 persen masuk PAD, maka sudah Rp360 miliar setahun. Meskipun besar uang yang masuk, tetapi tidak adil dengan dana yang dikembalikan untuk membangun, menata, atau mengembangkan destinasi-destinasi wisata. Seharusnya, jika PAD yang masuk dari pariwisata ini dikembalikan lagi ke tiga hal untuk membangun pariwisata, diantaranya membangun sarana prasarana, penguatan SDM, dan promosi. Maka persoalan-persoalan pariwisata NTB akan selesai.
“Mau kita promosi sekuat apapun, tapi keamanan dan kenyamanan di dalam tidak dibentuk, nggak bisa. Karena akar masalah tidak diselesaikan,” ucapnya. Ditambah lagi dengan kasus-kasus kriminal sektor pariwisata selalu membuat heboh pariwisata NTB. Yang diselesaikan justru persoalannya. Bukan pada akar permasalahannya. Selain itu, semangat membangun pariwisata harus dibangun sama dan tidak bisa secara sendiri-sendiri.
“Misalnya, OPD sektor pertanian dan perkebunan, perkuat kearifan lokal menanam, memanen dan lainnya sebagaimana standar wisatawan. Dinas Perdagangan, mendukung produksi dan penjualan produk-produk lokal sesuai standar pariwisata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Demikian juga Dinas Perindustrian. Dan Dinas Koperasi dan UMKM, membuat standar produk sesuai standar pariwisata. Begitu Dinas PUPR, membangun infrastruktur yang sesuai dengan standar pariwisata. Demikian juga media, membangun citra pariwisata dari sisi-sisi yang positif. “Kalau semua semangat kita sama, standarnya sama, bayangkan betapa besar dampak pariwisata kita,” pungkasnya. (dpi)
