Mataram (Inside Lombok) – Perum Bulog NTB pada 2023 ini melakukan pembelian gabah atau beras ditingkat petani di atas HPP (harga pembelian pemerintah). Hal itu sesuai dengan ketentuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menerapkan fleksibilitas HPP.
“Pembelian tahun ini sudah ada penyesuaian. Dari Rp8.300 menjadi Rp9.000 untuk beras. Kita mengambil fleksibilitas harga tertinggi Rp9.000 tentu sangat menguntungkan para petani. Gabahnya Rp5.700 dari Rp5.300, jadi ada kenaikan Rp400,” ujar Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Abdul Muis Sayyed Ali, Senin (6/3).
Saat ini Bulog membeli gabah atau beras petani di atas harga tahun lalu, yang mana ini adalah sebuah kebijakan baru sebab adanya fleksibilitas. Sehingga target Bulog NTB untuk serapan CPB tahun ini bisa terserap sebanyak 200 ribu ton beras petani.
“Jadi ada ruang kebijakan dari kepala badan pangan nasional, tentang harga beras Rp8.300-9.000, itu kita bisa beli dengan harga Rp8.400, Rp8.600, Rp8.800 maksimal Rp9.000,” ucapnya.
Untuk penjualannya dengan harga pembelian gabah atau beras menggunakan harga paling tinggi yakni Rp5.700 gabah dan Rp9.000 beras. Tidak menjadi persoalan, sebab adanya fleksibilitas pembelian untuk gabah kering giling (GKG) dan beras. “Ya itulah nanti kita salurkan untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) dan untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH),” katanya.
Untuk diketahui, fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering giling (GKG) ditentukan Rp5.750 per kilogram (kg) dan beras Rp9.000 per kg untuk cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog. Jika tanpa kebijakan itu, HPP GKG dan beras masih mengacu pada ketentuan lama, yakni masing-masing Rp5.250 per kg dan Rp8.300 per kg. Dengan kebijakan itu, Bulog dapat menyerap gabah dan beras dengan harga yang lebih tinggi dari HPP. Sehingga tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak segera mempercepat serapan. (dpi)
