Lombok Barat (Inside Lombok) – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyebut, bila pihak STIE AMM Mataram tetap ngeyel dan tidak ada itikad baik terkait persoalan sengketa lahan milik Pemda itu. Pihaknya akan bersurat ke BPK untuk meminta mereka melakukan audit internal terhadap pihak STIE AMM Mataram.
“Pihak terkait kita harapkan akomodatif lah, kok dari awal melawan, padahal bukan tanahnya” kata dia, saat ditemui di Gerung, Senin (08/02/2021).
Ia menyebut, pemilik yang sah berhak mematok sewa sesuai hasil appraisal atau mengambil kembali lahan yang saat ini ditempati oleh kampus tersebut.
Menyusul surat yang dikirim pihak AMM kepada DPRD Lombok Barat yang juga membahas terkait pencabutan SK tahun 86 mengenai pinjam pakai lahan tersebut. Hingga AMM meminta Pemda Lobar berkaca dari Pemprov yang pernah menghibahkan tanah untuk pendidikan.
“Kalau yang dihibahkan Pemprov itu kan untuk organisasi masyarakat, kalau ini kan mereka (yayasan STIEA AMM) bisnis” ketusnya.
“Sederhana, misalnya rukonya berapa disewakan? Saya bahkan mau bersurat ke BPK untuk dia (yayasan STIE AMM) diaudit” tegasnya.
Terlebih banyak laporan yang ia terima terkait ruko yang ada di kawasan kampus itu disewakan. Sehingga ia kembali mengungkapkan, sebenarnya Pemda bisa saja memberikan negosiasi atas hasil appraisal biaya sewa lahan itu bila AMM memiliki niatan yang baik. Sehingga pihak Pemda pun menilai mereka selama ini melawan dan tidak menunjukan itikad baik.
“Misalnya negonya kalau ada mahasiswa dari Lombok Barat bisa gratis, kan bisa saja” ungkap dia.
Ia menyebut kalau pun sekarang pihak AMM akan menawarkan negosiasi, Pemda sudah menutup jalur itu. Lantaran selama ini, Pemda sudah disibukkan dengan sikap AMM yang melapor ke sana kemari. Tanpa beritikad baik berkomunikasi dengan Pemda Lobar.
