Lombok Timur (Inside Lombok) – Bupati Lombok Timur (Lotim), Haerul Warisin menegaskan pencairan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan ditunda hingga hasil audit selesai. Kebijakan ini diambil guna memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan mengetahui secara jelas penggunaan dana yang telah digelontorkan sebelumnya.
“Saya sudah instruksikan agar seluruh BUMD, baik itu Energi Selaparang, Agro Selaparang, Selaparang Finansial, hingga PDAM, diaudit terlebih dahulu. Uang masih saya tahan agar mereka bisa memulai kembali dengan transparansi yang lebih baik,” ujar Haerul, Selasa (11/3/2025).
Menurutnya, pencairan dana nantinya akan dilakukan sesuai kebutuhan yang jelas, tanpa ada kelebihan atau pengurangan yang tidak transparan. “Ini hanya penyertaan modal, tetapi harus diaudit dulu. Kalau dalam audit ditemukan adanya penyelewengan atau penggunaan yang tidak sesuai aturan, maka kami akan meminta pertanggungjawaban,” tegasnya.
Lebih lanjut ditegaskan, jika ada pihak yang tidak mampu mengembalikan dana yang bermasalah, maka kasusnya akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut. “Audit ini untuk memastikan aliran dana digunakan sesuai aturan. Jika ada penyimpangan dan dana tidak bisa dikembalikan, maka konsekuensinya adalah proses hukum,” tambahnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemda Lotim dalam memperbaiki tata kelola BUMD agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penyertaan modal yang diberikan benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (den)
