Lombok Barat (Inside Lombok) – Persoalan genangan air di wilayah trowongan by pass yang ada di kawasan Bajur, desa Terong Tawah, kecamatan Labuapi, Lombok Barat merupakan persoalan klasik yang terjadi berulang saat musim hujan. Sehingga Dewan Lobar desak pemerintah daerah untuk serius memikirkan solusi atas persoalan tersebut.
“Karena banyak orang yang dirugikan akibat genangan itu, baik itu petani yang sawahnya tergenang, pengguna jalan juga” kata Romi Rahman, ketua komisi I DPRD Lobar, saat ditemui di ruang fraksinya, Kamis (03/12/2020).
Sehingga ia meminta pada dinas terkait untuk dapat memperhatikan persoalan tersebut dan dapat memberikan solusi untuk masyarakat.
“Genangan itu memang saya lihat juga karena faktor sampah yang begitu banyak, sehingga air itu meluap ke jalan” sebutnya.
Kesadaran masyarakat dalam hal ini pun dinilai menjadi hal yang penting. Supaya tidak lagi membuang sampah sembarangan terutama di selokan atau sungai yang arusnya mengarah ke daerah tersebut.
“Bukan hanya sekedar drainase, tapi kesadaran masyarakat ini juga kan penting untuk memperhatikan persoalan sampah yang ada di sana” tandasnya.
Karena dalam persoalan ini, kata dia, masuk domain provinsi maupun kabupaten. Sehingga keduanya diharapkan dapat bekerjasama secara intens untuk sama-sama mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Masyarakat sudah sering kali sebenarnya menuntut solusi dan memberikan saran bagaimana baiknya. Tapi ternyata ini belum begitu ditanggapi oleh pemerintah” ungkapnya.
Lantaran drainase yang sudah dibuat untuk menjadi solusi ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan. Yang mana ketika sudah masuk musim hujan seperti saat ini, kawasan tersebut akan mulai tergenang.
“Sehingga ini kan perlu alternatif penyelesaian yang lain yang harus kita pikirkan bersama ke depannya, supaya kedepannya, tidak ada lagi genangan air yang merugikan petani terutama, termasuk pengguna jalan. Termasuk juga pemerintah sendiri, kalau genangan itu sering terjadi kan bisa menyebabkan kerusakan di jalan itu” ketus Romi.
Oleh karena itu, dalam penyelesaian persoalan tersebut, katanya, pemerintah harusnya menyiapkan anggaran untuk perbaikan tersebut. Masuk dalam APBD tahun 2021 pemerintah yang bersangkutan.
“Karena tidak ada alasan lagi dari dua pemerintah daerah ini untuk kemudian mengatakan ini tidak bisa atau menjanjikan masyarakat terus” tegasnya.
Terlebih lagi kawasan tersebut menjadi langganan yang kerap kali tergenang oleh luapan air ketika musim hujan.
“Kejadiannya tidak hanya tahun ini, artinya kan pengalaman banjir yang dulu mestinya jadi literasi buat pemerintah untuk memberi solusi termasuk menyiapkan anggarannya” tandas dia.
Karena lanjutnya, ini merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai bentuk pelayanannya terhadap masyarakat.
Kepala Desa Bajur, Muhammad Husni, mengaku bahwa genangan itu diakibatkan oleh pembuatan drainase serta sampah kiriman dari hulu.
“Kita dari Desa sudah pernah mengeluhkan persoalan ini ke PU provinsi, terkait pembuatan drainase di jalan by pass itu. Tapi hasilnya hanya jadi wacana” ungkap Kades Bajur ini.
Ia berharap supaya pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah Lombok Barat untuk bisa segera memperbaiki saluran drainase tersebut. Karena kata dia, petani setempat pun turut menjadi korban dan terancam gagal panen akibat genangan air tersebut.
Guna mengantisipasi hal tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat bergotong royong untuk membersihkan tumpukan sampah yang ada di sana.
