Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan DPRD Lombok Barat dorong Pemda Lobar agar bisa menyiapkan langkah menyelamatkan para tenaga honorer yang selama ini telah lama mengabdi. Menyusul adanya wacana dari pemerintah pusat untuk penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
“Kami di DPRD jelas mendorong Pemda untuk bisa menyelamatkan tenaga-tenaga honorer yang rencana pemerintah pusat, akan dihapuskan,” tegas ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah saat dikonfirmasi, Selasa (07/06/2022).
Menurutnya, bila pemerintah tidak menyiapkan langkah menyelamatkan para tenaga honorer tersebut, tidak menutup kemungkinan akan menambahkan angka pengangguran dan kemiskinan. Mengingat jumlah tenaga honorer di Lobar mencapai 2.275 orang.
“Berarti kan kalau diberhentikan semua, pengangguran akan bertambah, kemiskinan juga berimbas ke sana. Makanya ini menjadi PR kita bersama,” ketusnya.
Pihaknya mendorong Pemda Lobar segera mengambil sikap untuk menyelamatkan para tenaga honorer tersebut. Kata dia, Pemda bisa saja mengajukan kepada pemerintah pusat untuk mengusulkan para tenaga honorer itu untuk bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Karena faktanya hari ini Pemda ini kan sangat kekurangan tenaga ASN di Lobar ini. Tidak pernah ada pembukaan lagi moratorium untuk ASN di Lobar,” bebernya. Karena yang terjadi di lapangan, kata dia, banyak ASN di Lobar yang justru pindah ke provinsi atau kabupaten/kota lain.
“Nah bisa saja solusinya, silakan pemerintah daerah melalui BKN nanti mengusulkan untuk penambahan kuota,” ujarnya.
Terkait adanya rencana Pemda mengakomodir mereka melalui outsourcing, ketua DPRD ini mempertanyakan berapa persen dari ribuan honorer itu yang nantinya dapat diakomodir dan masuk kualifikasi.
“Terus sisanya mau dibawa ke mana? Apakah mau diberhentikan semua,” tanya politisi perempuan besutan Gerindra ini.
Hal senada disampaikan anggota DPRD lainnya, Tarmizi yang mendukung upaya Pemda untuk melakukan kajian. Supaya kebijakan mereka nantinya juga dapat menyelamatkan para tenaga honorer tersebut.
“Kita sepahamlah dengan pemerintah daerah, sejauh misalnya, solusinya itu nanti tidak menjadi beban daerah,” pungkas Tarmizi. (yud)
