Lombok Barat (Inside Lombok) – Progres pembangunan hotel megah The Apurva Kempinski oleh PT Wings di pantai Mekaki saat ini baru mencapai 2 persen. Progres pembangunan hotel tersebut membuat anggota DPRD Lombok Barat merasa khawatir.
Pasalnya, pembangunan Kempinski tersebut telah dilakukan peletakan batu pertama sejak pertengahan tahun 2022 lalu. Namun progresnya masih stagnan hingga saat ini.
Wakil Ketua II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah menilai salah satu cara untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan tumbuhnya investasi. Dengan masuknya investasi, maka itu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat pekerjaan. Sehingga bisa menjadi solusi pengentasan angka kemiskinan yang ada di daerah.
“Untuk itu lah kita membuka ruang bagi investor untuk hadir selama investor tersebut mengikuti aturan yang ada di daerah ini,” tegas Abu, saat dikonfirmasi belum lama ini.
Dia menyebut wajar jika masyarakat Lobar hingga Pemda memiliki rasa trauma terhadap para investor yang masuk. Karena dari pengalaman selama ini, banyak temuan di Kabupaten Lombok terindikasi lahan terlantar atau lahan tidur.
“Itu dari Senggigi Batulayar, sampai ke Mekaki Pelangan, Sekotong belum lagi di kawasan Bangko-Bangko. Kalau secara ekonomi, kita kehilangan Cost Opportunity,” terangnya.
Lambannya proges pembangunan tersebut, dirinya menyarankan agar pihak investor konsisten menjalankan kewajibannya. Karena jika ada persoalan bisa dikomunikasikan dengan pemda. “Mari komunikasikan apa kendalanya. Apa yang harus dibantu oleh daerah, sehingga investasi bisa berjalan dan proyek bisa berjalan dengan baik,” saran politisi dari PKS ini.
Pada saat peletakan batu pertama untuk rencana pembangunan Kempinski pada tahun 2022 lalu tersebut dirinya ikut hadir. Dia saat itu sebagai ketua komisi II DPRD Lobar, mendampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah serta Wakil Bupati Lobar Sumiatun.
“Saya ikut waktu groundbreaking, senang sekali kita. Tapi saya rasa dari beberapa informasi yang masuk, progresnya agak lambat. Jadi saya perlu sampaikan kepada Pemda, kalau ada kendala kita panggil saja investor apa kendalanya. Kita tidak bisa diam, sementara yang lain berlari,” tegasnya.
Selain itu, politisi asal Desa Gili Gede Indah, Sekotong itu juga menyarankan agar pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar bisa berkomunikasi lebih intens dengan pihak investor. Bahkan bila perlu, kata dia, Dinas lakukan pemanggilan, mengecek langsung atau melakukan uji petik ke lokasi.
“Kalau ada kendala kita cari solusinya. Kalau ada kendala perizinan ya dibicarakan. Ini dalam rangka kita membangun daerah, dan kami rasa itu penting,” harapnya.
Namun, jika pihak eksekutif tidak kunjung memiliki ketegasan untuk memanggil dan menanyakan kendala yang dihadapi investor. Maka, legislatif mengaku siap untuk melakukan pemanggilan untuk meminta kejelasan. Sehingga rencana pembangunan yang sudah ada, tidak menjadi mubazir dan tidak menambah deretan lahan tidur di Lobar.
“Kalau eksekutif tidak menghiraukan, maka Dewan yang akan memanggil. Itu menjadi bagian kita untuk menjalankan fungsi pengawasan kita. Karena ini untuk kepentingan daerah, jadi (investor, Red) perlu diajak bicara. Karena memang banyak temuan lahan terlantar di wilayah Lobar,” tandasnya.
