Lombok Barat (Inside Lombok) – Sudah bertahun-tahun sejak kasus hukum pinjam pakai lahan Pemda yang saat ini ditempati kampus STIE AMM Mataram belum ada titik temu. Kalangan dewan pun mempertanyakan tindakan tegas Pemda dalam mengamankan aset daerah tersebut.
Di mana sebelumnya, Pemda Lobar telah memenangkan gugatan terkait aset tersebut di PTUN Mataram. Namun, pihak STIE AMM kembali melayangkan gugatan di PTUN Surabaya yang berujung pada kekalahan pihak Pemda Lobar pada saat itu.
“Artinya di sini, kita sama-sama punya hak keperdataan. Baik itu tergugat maupun penggugat,” ujar Wakil Ketua I DPRD Lobar, Tarmizi, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (02/01/2024).
Pasca kekalahan Pemda Lobar di PTUN Surabaya, Dewan Lobar pun mempertanyakan langkah hukum apa yang akan ditempuh Pemda Lobar selanjutnya. Guna dapat menyelamatkan aset daerah yang diklaim AMM tersebut.
“Karena sama-sama kita punya hak Keperdataan, baik tergugat maupun penggugat,” tegasnya.
Dia menilai, bahwa dalam kondisi ini, Pemda Lobar sedang tidak diuntungkan. Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan Pemda.
“Kita akan mempertanyakan itu, kita akan panggil pihak aset (BPKAD) Lobar dan juga Manajemen STIE AMM, termasuk juga Sekda Lobar. Dan yang akan menjadi fasilitatornya nanti Komisi I yang membidangi itu,” jelas politisi dari partai NasDem ini.
Seperti diketahui bahwa aset Pemda Lobar yang saat ini di pakai STIE AMM sudah lama tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga menjadi pertanyaan berbagai pihak.
“Mereka (AMM, Red) dapat income, lalu Pemda dapat apa? itu akan jadi objek pertanyaan kami. Kita akan runut sejarah awalnya seperti apa. Termasuk juga perjalanan STIE AMM sampai menempati aset perlu kita tahu,” ujarnya penuh rasa heran.
Terlebih, saat ini aset Pemda Lobar yang kini ditempati STIE AMM itu selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan juga atensi dari lembaga anti rasuah KPK. Yang bahkan sudah beberapa kali mendampingi Pemda untuk turun langsung meninjau lokasi. Namun, tak pernah berhasil bertemu dengan pimpinan AMM.
“Langkah yang diambil KPK untuk melakukan penggallian informasi, itu di luar ranah kami. Karena di wilayah berbeda. Dan kita harap apa yang dilakukan KPK menjadi atensi kita semua,” tandas Tarmizi.
