Lombok Barat (Inside Lombok) – Dewan Lombok Barat kurang setuju dengan adanya pelarangan perayaan tahun baru 2021. Karena dinilai akan turut berdampak bagi sektor pariwisata dan pengusaha hiburan yang saat ini tengah berupaya bangkit.
Sehingga perlu dilakuan kajian yang matang dari berbagai sisi. Sebab perayaan tahun baru itu diharapkan dapat mendongkrak kejayaan pariwisata di Lobar.
Karena kebijakan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat yang banyak juga yang menggantungkan penghasilannya dari pariwisata (hotel, restoran dan hiburan).
“Walau di satu sisi kan rentan menimbulkan kerumunan. Tapi kalau tempat hiburan ini ditutup, kalau saya kurang setuju. Harusnya itu bisa dibuka tapi tetap dengan protokol covid-19” ucap Munawir Haris, sekretaris Komisi II DPRD Lobar, saat ditemui di Gedung DPRD Lobar, selasa (15/12/2020).
Menurutnya, seharusnya bukan pelarangan yang dilakukan, tapi penentuan strategi dengan mengatur teknis yang sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Seperti pembatasan kuota pengunjung, dan yang lainnya. Karena ia menilai bahwa kondisi tersebut tidak tejadi setiap hari.
Sehingga di situ peran aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Perda NTB no. 7 tahun 2020 mengenai pencegahan penyakit menular covid-19. Bila ditemukan adanya pelanggaran, mereka bisa memberikan tindakan.
“Kalau ada yang melanggar protokol, nanti di situlah peran aparat penegakan Perda dan lain sebagainya” tandasnya.
Ia pun memberi perbandingan dengan kondisi saat ini di mana pusat perbelanjaan pun tetap dibuka dan menjadi tempat yang menimbulkan keramaian. Yang tidak menutup kemungkinan bisa saja menimbulkan klaster baru.
“Lalu apa bedanya dengan tahun baru, orang mau ke restoran, ke hotel, ke tempat hiburan malam tentu dengan memakai protokol covid” ujarnya.
Dewan yang biasa disapa Cawing itu pun memberi alasan lantaran Lombok Barat pun menerima dana hibah untuk stimulus pariwisata akibat dampat pandemi. Harusnya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pariwisata terlebih di situasi tahun baru yang mampu menarik wisatawan. Sehingga itu diharapkan bisa dimanfaatkan untuk terus menggerakkan perekonomian yang juga bisa memberi dampak positif bagi para pegawainya.
“Mau bagaimana pun mereka punya karyawan, karyawan juga punya anak istri. Hari ini kita dihadapkan, dari total hampir 150 yang kena PHK dan hampir 1.200 yang di rumahkan, jadi berapa keluarga yang hidup dan mencari nafkah di sana (pariwisata dan hiburan)” beber Munawir.
“Kalau pun harus dibolehkan, artinya protokol covid itu harus tetep jalan” pungkasnya.
