Lombok Barat (Inside Lombok)- Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, telah mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian pengklaiman pembayaran untuk program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dikhususkan bagi keluarga tidak mampu. Dewan mempersilahkan Dikes untuk mengajukan penambahan anggaran.
Surat pemberhentian pengklaiman pembayaran Jampersal tersebut ditujukan kepada seluruh instansi kesehatan yang telah melakukan kerjasama dengan Dikes. Penghentian ini dikarenakan sudah tidak adanya anggaran yang dimiliki oleh Dikes untuk melakukan pembayaran.
Sebab, dari Rp3 miliar anggaran yang dialokasikan untuk Jampersal, yang seharunya berlangsung dari awal hingga akhir tahun, namun anggarannya justru habis di tengah jalan.
Di mana saat ini anggaran yang telah terealisasi sebesar 74,45 persen dan sisanya yang 25,55 persen digunakan untuk pembayaran klaim yang sudah terlayani, namun masih dalam proses pengajuan klaim.
“Terkait hal ini sudah kami pertanyakan sejak tahun lalu dan mempersilakan Dikes itu menyampaikan usulan penambahan anggaran karena melihat dari kasus serupa yang juga terjadi tahun lalu,” sebut wakil ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha, saat ditemui usai melakukan rapat bersama Dikes di kantor DPRD Lobar, Kamis (13/08/2020).
Dirinya mengatakan bahwa DPRD telah mempersilakan Dikes untuk menyampaikan usulan penambahan anggaran untuk program Jampersal ini, pada saat rapat pembahasan APBD tahun ini dan telah disetujui oleh Dewan.
“Kalau ternyata kurang lagi tahun ini, kan barang kali perkiraan perencanaan dari Dikes itu sendiri yang barangkali ada kekeliruan” imbuhnya.
Dalam pembahasan mengenai APBDP ini, Nurul Adha meminta kepada Dikes untuk dapat mengajukan penambahan anggaran.
“Jangan sampai masyarakat kita yang saat ini sudah susah karena pandemi, malah tambah susah lagi dengan biaya melahirkan” tandasnya.
Dirinya juga menyebutkan, jangan sampai masyarakat yang harusnya dapat dicover oleh Jampersal ini justru bermasalah pada proses pendataan karena adanya indikasi program tersebut dianggap salah sasaran.
“Ini juga termasuk bagaimana pemerintah dan OPD terkait tidak memberatkan masyarakat, seperti membebani biaya kesehatan misalnya, ” harap Wakil Ketua DPRD Lobar ini.
