Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengalokasikan dana Rp1,2 miliar untuk mendukung pelaksanaan program pengendalian banjir tahun 2020.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Jumat, mengatakan bahwa tahap pertama pelaksanaan program pengendalian banjir mencakup pemetaan titik-titik rawan banjir dan genangan.
“Selain itu, untuk kegiatan pengendalian banjir akan dilaksanakan normalisasi Kali Unus dan Kali Breyok yang berada di bagian selatan kota,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa hasil pemetaan titik rawan banjir dan genangan akan menjadi dasar untuk menentukan prioritas program pengendalian banjir serta model penanganan yang akan dijalankan, termasuk apakah memungkinkan penggunaan alat berat.
“Kalau tidak bisa dengan alat berat, kita akan normalisasi secara manual,” katanya.
Menurut dia, tahun ini normalisasi sungai sudah dijalankan, namun banjir dan genangan air masih terjadi saat hujan pertama datang. Menurut dia, hal itu terjadi karena saat hujan turun pertama kali, sampah akan terbawa aliran air dan menyumbat saluran.
“Untuk mengatasi hal itu, petugas kami selalu siaga melakukan penanganan pada titik-titik rawan banjir dan genangan,” katanya.
Miftahurrahman menjelaskan pula bahwa dana Rp1,2 miliar untuk pengendalian banjir berasal dari pengalihan sebagian dana penggalian untuk pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan yang ditunda sebesar Rp60 miliar.
“Total alokasi anggaran yang kami dapatkan sekitar Rp20 miliar, untuk beberapa kegiatan di tahun 2020,” katanya.
Selain untuk mendukung pengendalian banjir, Rp6,7 miliar dari dana alihan itu digunakan untuk pemeliharaan berkala jalan kota dan pengawasannya, Rp5,5 miliar untuk pembangunan Kantor BKPSDM, Rp4,4 miliar untuk lanjutan pembangunan Kantor Dispora, serta melanjutkan pembangunan Kantor Camat Ampenan, Kantor Lurah Sayang-Sayang, lanskap pembangunan kantor wali kota serta pembangunan jaringan irigasi. (Ant)
