Mataram (Inside Lombok) – Puluhan mahasiswa dari sembilan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Mataram, turun aksi di depan Kantor Walikota Mataram. Mereka melayangkan sembilan tuntutan, salah satunya mencopot jabatan kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, karena dinilai tidak maksimal tangani Covid-19.
Koordinasi Umum, Aita Kurniawati saat melakukan orasi Senin (9/8) di depan Kantor Walikota Mataram mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi selama ini sangat berdampak di semua sektor termasuk perekonomian. Sehingga harus ada upaya secara gotong royong untuk bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi.
“Covid-19 sudah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kita semua. Sehingga harus ada upaya gotong royong. Tapi faktanya, semua itu belum terwujud,” kata Aita.
Menurutnya, pemerintah belum berhasil dalam menangani pandemi Covid-19 yang terjadi. Sehingga harus segera dievaluasi, agar masyarakat tidak semakin tercekik dengan kondisi yang terjadi.
Selain evaluasi penanganan Covid-19, para mahasiswa menuntut agar memastikan ketersediaan dan pendistribusian oksigen ke fasilitas kesehatan. Memperjelas pendataan masyarakat yang terdampak PPKM level 4 di Kota Mataram.
Pemerintah juga diminta agar memberikan kepastian perlindungan kepada para PKL. Pasalnya selama PPKM level 4 di Kota Mataram, pendapatannya menurun drastis. Disisi lain, setoran pinjaman di perbankkan dan koperasi tidak ada kelonggaran.
Tuntutan lain para mahasiswa yaitu pemerintah memastikan ketersediaan vaksin Covid-19. Untuk bisa mengakomodir masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan vaksin.
Walikota Mataram, H. Mohan Roliskan saat menemui para demonstran mengatakan, pemerintah Kota Mataram akan berupaya untuk membantu masyarakat. Pada masa PPKM level 4 ini, Pemda sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS).
“Begitu banyak intervensi yang sudah kita lakukan. Terutama dari aspek kesehatan, sosial dan intervensi terhadap pemberdayaan masyarakat. Tetapi perkembangan Covid-19 terus naik, dan begitu juga terjadi di daerah lain. Tanpa ada tuntutan dari kalian, sudah kami sampaikan,” kata Mohan.
Ia menegaskan, tidak ada pemerintah yang akan mengorbankan rakyatnya pada masa pandemi Covid-19 ini. Pemda akan berupaya maksimal untuk membantu masyarakat.
