Mataram (Inside Lombok) – Dinas Koperasi Perindustrian dan UMKM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan penambahan petugas untuk menginput data pendaftar bantuan modal usaha sebesar Rp2,4 juta dari pemerintah pusat, kepada para pelaku usaha kecil mikro (UKM) di Mataram.
“Petugas kami saat ini sudah kewalahan karena jumlah pendaftar semakin banyak, meskipun semua pegawai telah kita arahkan untuk membantu,” kata Plt Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UKM Kota Mataram I Gusti Ayu Yuliani di Mataram, Senin.
Menurutnya, UKM yang datang pada pendaftaran tahap dua jauh lebih banyak dibandingkan tahap pertama. Bahkan, pelaku usaha kecil yang datang dalam sehari lebih dari 100 orang.
“Data UKM yang belum kami input berkarung-karung,” katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya telah mengusulkan setidaknya tiga orang petugas untuk diperbantukan menginput data pelaku usaha kecil agar data cepat terkirim dan pelaku UKM bisa mendapatkan bantuan modal sebesar Rp2,4 juta.
Yuliani mengatakan, tingginya tingkat partisipasi UKM mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan modal usaha pada tahap dua ini, karena leihat adanya proses pencairan bantuan terhadap UKM yang mendaftar pada tahap pertama.
“Di tahap pertama kami telah mengusulkan sekitar 6.000 UKM, sedangkan tahap kedua yang dibuka mulai awal Oktober sampai saat ini sudah terkirim sebanyak 9.337 UKM,” katanya.
Sementara, lanjutnya, masih banyak data-data UKM yang telah mengajukan tapi belum sempat dapat diinput karena keterbatasan petugas.
“Untuk itu, kita harapkan pemerintah kota dapat segera memberikan solusi terhadap pelaksanaan program ini agar kami bisa juga fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegitan inti lainnya,” katanya.
Menurutnya, perpanjangan pendaftaran bantuan modal UKM dilaksanakan sampai 30 November 2020. Perpanjangan dilakukan, karena realisasi bantuan modal yang diberikan pemerintah belum mencapai target yakni sebanyak 12 juta UKM.
“Total bantuan UKM yang disiapkan pemerintah Rp28,8 triliun, dengan sasaran 12 juta UKM se-Indonesia. Namun, yang sudah terealisasi sekitar 9,1 juta UKM, sehingga masih kekurangan 3 juta UKM,” katanya.
Ia mengatakan, subdisi bantuan modal usaha bagi UMKM itu dimaksudkan agar UMKM bisa bertahan saat pandemi COVID-19 sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi.
“Subsidi bantuan juga bertujuan agar UMKM dapat kembali mulai membuka usaha mereka setelah modal mereka habis ketika diberlakukan kebijakan lockdown di awal pandemi COVID-19,” kata Yuliani.
Namun demikian, lanjut Yuliani, dalam hal ini Diskop Mataram tidak bisa mengetahui berapa UMKM yang sudah mendapatkan transfer bantuan modal tersebut sebab daerah tidak dilibatkan langsung.
Karena itu, pihaknya juga tidak tahu persis berapa UKM yang sudah mendapatkan pencairan bantuan modal tersebut.
“Pihak bank dalam hal ini BRI akan memberikan kita data riil serapan bantuan UKM setelah semua proses rampung dan sekarang mereka sedang bekerja,” katanya. (Ant)
