Lombok Barat (Inside Lombok) – Dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 juga tak lepas menyeret dunia usaha, sehingga mengakibatkan banyak pekerja yang mau tak mau harus dirumahkan.
Diakui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar, M. Hendrayadi bahwa saat ini perusahaan secara formal telah melaporkan data karyawan yang dirumahkan ada 900 lebih.
“Yang formal melaporkan karyawan yang dirumahkan karena pandemi ini, baru 900 lebih perusahaan yang melapor ke provinsi maupun kabupaten” bebernya.
Sehingga dalam menyikapi hal ini, Disnaker Lobar berupaya mengakomodir melalui pengusulan sekitar 2.000 lebih pekerja yang dirumahkan untuk dapat mengikuti program prakerja yang didaftarkan secara offline.
“Makanya kalau ditanya umumnya ya sekitar 2.000-an lebih itu warga masyarakat Lobar yang terdampak pandemi dari sisi tenaga kerja” imbuh Hendrayadi.
Lombok Barat yang menerima insentif dari kartu pra-kerja tersebut, dirinya mengakui bahwa Disnaker tidak memiliki data tersebut. Karena masyarakat mengikuti program tersebut secara mandiri.
“Jadi kami tidak mempunyai data berapa jumlah masyarakat Lobar yang memperoleh kartu pra-kerja itu. Termasuk provinsi, kami tanyakan terkait itu juga mereka tidak tahu” jelasnya.
Hendrayadi mengakui, memang dampak dari pandemi ini tidak bisa dipungkiri justru menambah jumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Terlebih lagi para siswa yang baru lulus SMA dan SMK di musim pandemi ini.
Sehingga, apabila nanti kondisi akibat pandemi ini sudah mulai normal kembali, Disnaker Lobar berencana untuk menjalin kerjasama dengan beberapa OPD. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan serupa di masa depan.
Tentu ini berkaitan dengan pengukuran kualitas untuk para lulusan SMK. Tujuannya untuk dapat lebih mempermudah dinas terkait dalam mengakomodir mereka ketika hendak memasuki dunia kerja nanti.
“Pertama untuk anak-anak kita yang tamat SMK ini ke depannya harus punya sertifikat keahlian” kata Kepala Disnaker Lobar ini.
Dirinya melanjutkan, misalkan seperti lulusan SMK kelautan mereka harus memiliki sertifikat pelaut. Begitu pun sengan SMK perhotelan, lulusannya harus memiliki sertifikat perhotelan.
Tentu ini bertujuan supaya klasifikasi keahlian para lulusan SMK tersebut sudah jelas ketika akan memasuki dunia kerja. Sehingga mereka dapat diakomodir sesuai keahlian yang mereka miliki.
“Itu nanti yang kita rencanakan untuk kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan dinas-dinas terkait lainnya yang kementriannya memiliki peluang untuk sertifikasi” tutup Hendrayadi.
