Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggencarkan program sekolah ramah anak sebagai bentuk komitmen mendukung Mataram menuju kota layak anak (KLA) pada tahun 2030
“Dari ratusan sekolah di Mataram, baru 18 sekolah yang telah mencanangkan program sekolah ramah anak (SRA), sehingga kita harus bekerja keras lagi untuk menggenjot program ini di sekolah,” kata Kepala DP3A Kota Mataram Hj Dewi Mardiana Ariany di Mataram, Senin.
Dikatakan, program pengembangan SLA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
“Prinsip utamanya adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak termasuk fasilitas sarana dan prasarana sekolah,” katanya.
Program sekolah anak di Mataram, sambungnya, diprioritaskan terlebih dahulu untuk sekolah tingkat SD dan SMP sederajat yang kewenangannya berada di Kota Mataram, sementara untuk tingkat SMA akan dikoordinasikan dengan pihak provinsi selaku penanggung jawab lembaga.
Menurutnya, peningkatan sasaran pencanangan program SRA di Mataram menjadi salah satu poin yang dapat meningkatkan nilai Kota Mataram dari sekian banyak aspek yang dinilai sebagai salah satu kota percontohan menuju KLA.
“Kami yakin dengan pemerataan SRA dan akan adanya bus sekolah bisa meningkatkan poin kita ke depan sehingga kita berharap tahun 2020, bisa meraih penghargaan KLA kategori Nindia,” ujarnya.
Untuk tahun ini, lanjut Dewi, Kota Mataram kembali mendapatkan penghargaan sebagai kota menuju KLA kategori Madya, karena dinilai mampu memenuhi lima klaster yang ditetapkan.
“Dari hasil entri klaster yang kita lakukan, kita mendapatkan 852 poin, tapi belum termasuk penilaian dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Lima klaster yang berhasil dipenuhi Kota Mataram tersebut adalah, pertama hak sipil dan kebebasan, kedua keluarga dan pengasuhan alternatif, ketiga kesehatan dan kesejahteraan, keempat pendidikan pemanfaatan waktu, dan kelima perlindungan khusus.
“Serta dua indikator tambahan selain 24 indikator yang sudah ada yakni, indikator kecamatan dan kelurahan layak anak,” katanya.
Menurut dia, untuk dapat meningkatkan peringkat kategori KLA di Mataram, maka perlu dilakukan koordinasi kembali dengan organisasi perangkat daerah (OPD) agar mereka dapat mendukung program KLA sesuai dengan bidang masing-masing.
“Setelah peringkat Madya, ada peringkat Nindia, Pratama dan Utama yang menjadi target kita. Jika semua peringkat itu sudah didapatkan, barulah kita ditetapkan sebagai KLA,” katanya.
Diakuinya, setelah beberapa tahun lalu Kota Mataram dicanangkan sebagai salah satu kota menuju KLA 2030, berbagai program dan kegiatan sesuai dengan penuhan klaster dan inikator KLA sudah dilaksanakan.
Misalnya, untuk ruang bermain ramah anak, fasilitas umum seperti jalan ramah anak, taman ramah anak, sekolah layak anak, bahkan 11 Puskesmas di Kota Mataram sudah ditetapkan menjadi Puskemas ramah anak.
“Sekarang kita tinggal mengoptimalkan terutama untuk sekolah ramah anak,” katanya lagi. 3 (Ant)
