Lombok Barat (Inside Lombok) – Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar) menegaskan akan terus lakukan pemantauan pada perumahan yang dibuat pengembang. Pemantauan ini tidak terbatas hanya sampai izin dikeluarkan. Hal ini dinilai penting, agar masalah-masalah pada aspek lingkungan hingga aspek sosial masyarakat dari dibangunnya sebuah perumahan tidak terjadi lagi di kabupaten tersebut.
“Pada prinsipnya, dia boleh bangun sesudah ada izin, dan tidak berhenti di situ, kita harus pantau terus. Karena bisa jadi dia punya izin, tapi menyalahi kaidah,” ungkap Kadis DPMPTSP Lobar, Heri Ramadhan, Kamis (17/04/2025).
Dicontohkan, pihaknya bersama dinas terkait lainnya seperti PU-TR dan Perkim Lobar pun mengaku sudah meninjau kondisi area perumahan yang belum lama ini dilaporkan kebanjiran di wilayah Labuapi. Di sana, ditemukan adanya indikasi pengembang yang bersangkutan tak menaati ketentuan tentang peil banjir.
Peil banjir dijelaskan Heri bertujuan untuk mengatur ketinggian minimal lantai bangunan, yang harus disesuaikan dengan lokasi bangunan. Hal ini penting untuk mencegah banjir masuk ke dalam kawasan perumahan tersebut. “Ada indikasi dia tidak menaati ketentuan tentang peil banjir. Misalnya kan dia harus uruk tanahnya minimal setinggi jalan yang di depan itu,” terangnya.
Dugaan pelanggaran peil banjir oleh salah satu pengembang itu diakui Heri saat ini tengah diproses oleh tim penegakan hukum perizinan, yang terdiri dari unsur Satpol PP dan Dinas PU-TR Lobar. Saat disinggung kenapa izin pembangunan perumahan tersebut bisa keluar, sedangkan yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan peil banjir, Heri mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian. “Makanya kita akan lihat nanti, apakah itu murni karena bencana alam. Karena memang ini kan sudah lama tidak ada kejadian seperti itu di Labuapi kan,” tandasnya. (yud)
