Lombok Tengah (Inside Lombok) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) melalui Badan Anggaran telah menduga pendapat asli daerah (PAD) dari pajak hiburan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika jauh dari target.
Ketua komisi I DPRD Loteng, H Supli mengatakan terkait penyelenggara WSBK 2022 ini pihaknya telah rapat dengan sejumlah pihak, termasuk pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). “Dalam penyampaiannya dijelaskan mengenai potensi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Namun saya sudah merasa waktu itu target PAD yang Rp4 miliar tidak akan tercapai,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (30/12/2022).
Untuk itu Supli meminta kepada ITDC agar bisa melibatkan orang yang ahli keuangan dari Pemda sebagai bagian dari pengelolaan keuangan event WSBK maupun MotoGP. Tujuannya agar realisasi dan harapan masyarakat Loteng mendapatkan hasil yang bagus dan dampak yang signifikan dari event tersebut.
“Saya meminta supaya tolong ITDC melibatkan orang kami di bagian pengelolaan keuangan event. Namun sejak saat itu ITDC tidak mau karena tidak ada jawaban sama sekali,” ungkapnya. Untuk menjaga hal tersebut tidak terulang kembali, pihaknya menyarankan Pemda untuk bekerjasama di bagian pengelolaan pendapatan keuangan.
“Tujuannyanya kita menjadi bagian dari pengelolaan keuangan event adalah untuk mengetahui berapa tiket yang terjual, pendapatan dari sponsor dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya, pemda tidak mengetahui data yang sebenarnya berapa harga tiket yang diturunkan, berapa jumlah masyarakat NTB yang membeli harga tiket WSBK yang didiskon semuanya tidak diketahui.
“Kami meminta supaya ITDC membuka diri kerjasama dengan Pemda secara bagus terkait manajemen pengelolaan keuangan event agar pemda ikut disertakan,” cetusnya.
Dikatakan, dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Loteng telah menetapkan target terkait dengan PAD dari event yang terselenggara di Sirkuit Mandalika. “WSBK kemarin kita targetkan Rp4 miliar nyatanya kita hanya Rp900 juta. Akhirnya kita hanya memelas agar segera masuk tanggal 15 Desember untuk dicairkan kan malah mundur,” katanya.
Menurutnya, jika ITDC ingin dianggap sebagai cara untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Seharusnya ITDC membuka diri karena orang ahli yang bakal diusulkan tersebut merupakan yang terlatih.
“Saya tetap meminta hal ini agar bisa terwujud. Kemarin saya rapat banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saya tetap minta bagaimana caranya pemda ini bisa masuk ke dalam manajemen pengelolaan keuangan event saya sering bicara tentang itu perlu duduk bersama dengan provinsi dan ITDC supaya tidak saling curiga dan buruk sangka,” ungkapnya.
Sehingga menurutnya, hal itu satu-satunya upaya untuk mengantisipasi terjadinya kekecewaan terhadap rendahnya penerimaan PAD dari even WSBK dan MotoGP tidak terulang. (fhr)
