Mataram (Inside Lombok) – Kalangan DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk panitia khusus pengawasan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD daerah ini.
Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi SH, usai menghadiri rapat paripurna, di Mataram, Kamis, mengatakan panitia khusus (pansus) ini melibatkan unsur pimpinan dewan dan anggota dewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada komisi.
“Kami membentuk pansus ini karena gugus tugas pengawasan yang dibentuk sebelumnya pendekatannya secara kelembagaan, sehingga kurang efektif,” kata politisi Pantai Golkar Kota Mataram ini.
Terkait dengan itu, pansus pengawasan penanganan pandemi COVID-19 yang dibentuk DPRD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, sekaligus bisa bersinergi dengan gugus tugas eksekutif termasuk dalam kebijakan penanganan pasien COVID-19.
Pansus pengawasan penanganan pandemi COVID-19 DPRD Kota Mataram, lanjutnya, memiliki tiga fokus arah pengawasan. Pertama pencegahan dan penanganan COVID-19, yang terkait dengan aspek kesehatan.
Kedua, pengawasan program jaring pengaman sosial (JPS) sebagai upaya penanganan dampak sosial, dan ketiga adalah penanganan dampak ekonomi dengan pendekatan stimulus ekonomi.
“Ketiga, fokus pengawasan itu, titik tekannya adalah bagaimana mendorong percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM,” katanya pula.
Diharapkan melalui tiga program tersebut, katanya lagi, mampu mempercepat proses pemulihan secara keseluruhan. Apalagi, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan era normal baru.
Pembentukan pansus pengawasan penanganan pandemi COVID-19 tersebut sesuai dengan keputusan DPRD Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2020, dengan jumlah anggota pansus sebanyak 13 orang.
Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi COVID-19 DPRD Kota Mataram diketuai Abd Rachman SH dan Wakil Ketua Nyayu Ernawati SSos. (Ant)
