Mataram (Inside Lombok) – Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat meminta Pemerintah Provinsi NTB melakukan evaluasi secara menyeluruh bantuan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap pertama sehingga pada tahap kedua tidak ada lagi terjadi keluhan masyarakat khususnya terkait tumpang tindihnya data penerima bantuan.
Anggota DPRD NTB, H Lalu Budi Suryata mengaku selama turun di lapangan banyak dirinya menerima keluh kesah masyarakat. Terutama menyangkut soal tidak meratanya data penerima bantuan JPS Gemilang
“Pendataan bantuan itu yang mesti di sempurnakan. Memang faktanya seperti itu. Diperbaiki, kalau bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan komunikatif,” ujarnya di Mataram, Senin.
Dikatakannya, data atau penerima bantuan JPS Gemilang harus diperjelas agar tidak tumpang tindih. Karena, banyak sekali data penerima tidak tepat sasaran, dan double nama.
Saran politisi PDI Perjuangan itu, minimal penerima bantuan diberikan label atau tanda di masing-masing rumah.
“Contoh di Lombok Timur, saya pikir kabupaten/kota di NTB harus melaksanakannya seperti itu,” kata Budi Suryata.
“Kasikan tanda/label, siapa saja yang menerima bantuan pusat, provinsi, kabupaten/kota termasuk bantuan dari desa,” imbuhnya.
Selain data penerima harus jelas, Ketua Fraksi BPNR DPRD NTB itu, menyarankan agar pemerintah juga harus berfikir memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang berkualitas. Antara lainnya beras, minyak goreng dan lainnya minimal yang berstandar premium.
“Berikan mereka bantuan yang kulitasnya bagus. Minimal standarnya premium. Pemilik anggaran sah adalah rakyat dan itu sudah sepatutnya,” kata mantan Ketua DPRD Sumbawa itu.
Karenan itu, Budi Suryata, berharap pada tahap ke II penyaluran JPS Gemilang semua isi paket diberikan yang standar premium.
“Tahap dua (Penyaluran JPS Gemilang) harus premium. Soal kualitas itu menjadi penting, jangan sampai terkesan pemerintah setengah hati memberikan bantuan kepada masyarakat,” demikian pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris PDI Perjuangan NTB tersebut.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD NTB lainnya, Sambirang Ahmadi. Diakuinya persoalan pendataan memang cukup mencuat di lapangan.
Menurut dia, hal ini sangat wajar. Terlebih merupakan pengalaman baru. Oleh karenanya, kata Sambirang perlunya dilakukan rekonsilidasi data sehingga semuanya menjadi baik.
“Ini pengalaman baru, jadi wajarlah kalau ada sedikit-sedikit data yang bermasalah. Nah, mungkin untuk distribusi tahap awal bisa dijadikan pembelajaran bersama, sehingga tahap kedua ini bisa betul-betul pas dan tepat sasaran. Intinya dievaluasi lah,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB ini.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD NTB itu, evaluasi sangat penting dilakukan oleh pihak pemerintah sehingga kedepan semuanya menjadi baik dan tidak ada lagi tumpang tindih persoalan data.
“Kami berharap bantuan untuk masyarakat yang tidak tercover ditahap pertama bisa tercover ditahap kedua ini,” jelas Anggota DPRD NTB dari Dapil V Sumbawa-KSB tersebut.
“Bantuan ini kan banyak, jadi wajarlah ada sedikit persoalan. Walaupun demikian, ya itu tadi pentingnya dilakukan evaluasi dan yang kemarin bisa dijadikan pembelajaran bersama, sehingga tahap selanjutnya berjalan baik dan lancar sesuai harapan kita bersama,” katanya. (Ant)
