Lombok Barat (Inside Lombok) – Beberapa oknum ASN di lingkup Pemda Lobar dilaporkan Bawaslu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lantaran kedapatan secara terang-terangan terlibat politik praktis. Namun, Penjabat Bupati Lobar, Ilham masih enggan menanggapi hal tersebut.
“Soal itu (rekomendasi pemecatan) sebaiknya dikonfirmasi ke Bawaslu. Yang jelas kerja Bawaslu juga kita bantu,” ujar Ilham saat berkunjung ke kantor Bawaslu Lobar, Rabu (25/09/2024).
Diakuinya, Pemda Lobar akan membantu kerja Bawaslu dengan dibackup oleh OPD terkait. Seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), jika itu berkaitan dengan oknum-oknum ASN yang sekiranya menjadi atensi pengawasan berdasarkan temuan-temuan Bawaslu yang memerlukan tindak lanjut. “BKD dengan jajarannya backup apa yang dijalankan oleh Bawaslu,” imbuh dia.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami mengatakan pihaknya telah menerbitkan dan mengajukan rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap dua orang oknum ASN Pemda Lobar ke BKN. “Inti rekomendasi tersebut Bawaslu meminta kepada BKN untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Dijelaskan, yang berhak memberikan sanksi itu dari BKN atau BKD, maka kewenangan mereka untuk menentukan sanksi apa yang tepat. “Yang jelas rekomendasi kita (Bawaslu, Red) pemberhentian dengan tidak hormat,” jelasnya.
Saat ini, Rizal menyebut di Lobar ada sekitar empat oknum ASN yang diduga melakukan politik praktis. Dua diantaranya sudah dilakukan klarifikasi. Di mana keduanya merupakan ASN di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar dan seorang Plt Kepala Desa.
Rizal mengatakan keduanya ditemukan terang-terangan mensosialisasikan salah satu pasangan calon (paslon). Sesuai dengan video yang beredar, yang bersangkutan mensosialisasikan dan meminta masyarakat untuk mendukung calon yang bersangkutan. “Sekarang ini atensi dari Menteri Dalam Negeri, BKN, dan Menpan-RB sangat kuat. Setiap oknum yang terlibat politik praktis saat Pilkada akan ditindaklanjuti,” tandasnya. (yud)
