Lombok Barat (Inside Lombok) – Agar bisa lebih mengefisienkan pembayaran penerangan jalan umum (PJU) di Lombok Barat (Lobar), Pemda Lobar disarankan melakukan meterisasi. Dengan begitu ada penghematan untuk dana pembiayaan PJU di Lobar yang kondisinya justru lebih banyak mati atau tidak berfungsi.
Hal itu diungkapkan Ketua komisi III DPRD Lobar, H. Jumahir yang mengakui pihak legislatif telah lama mengusulkan hal itu kepada Pemda Lobar. Termasuk dalam rapat-rapat formal yang saat ini tinggal menunggu keseriusan Pemda untuk menindaklanjutinya.
“Karena ini juga demi penghematan keuangan daerah,” ujar Jumahir, belum lama ini. Hal ini melihat besarnya beban untuk pembayaran PJU yang harus digelontorkan Pemda. Bahkan, PJU yang sudah tidak menyala pun juga harus tetap dibayarkan kepada PLN.
Hal itu lantaran sistem pembayaran selama ini, PLN menerapkan pukul rata. Baik lampu yang mati atau yang sudah tidak berfungsi sekalipun tetap dibayar. “Yang penting terpasang, nyala tidak nyala bayar karena ada kontrak daya,” terangnya.
Oleh karena itu, Pemda Lobar disarankan agar mulai melakukan meterisasi di seluruh PJU. Dengan pemasangan meteran itu, pemerintah hanya akan membayar sesuai pemakaian. “Sehingga PLN tidak menghitung 100 persen,” imbuh dia.
Terlebih, yang diketahuinya bahwa beberapa daerah juga sudah mulai memasang alat untuk menghitung daya tersebut. “Dan hasilnya cukup bagus karena terjadi efisiensi,” kata politisi Partai Golkar itu.
Bahkan, Jumahir mengaku pihaknya sudah mengkalkulasi tingkat efisiensi jika Pemda Lobar menerapkan meterisasi dalam pembayaran tagihan PJU tersebut, perkiraannya bisa terjadi penghematan hingga Rp10 miliar per bulannya. “Itu seandainya pemasangan meterisasi di seluruh lampu jalan,” bebernya.
Apabila Pemda Lobar bisa melakukan efisiensi penggunaan biaya PJU ini, maka kata dia, anggarannya bisa dimanfaatkan untuk sektor-sektor lainnya. Sehingga pengeluaran keuangan daerah memiliki aspek kemanfaatan. “Uangnya keluar tidak sia-sia. Inilah pentingnya efisiensi,” tutupnya. (yud)
