Lombok Barat (Inside Lombok) – Bangbang Kholid resmi diambil sumpahnya dalam pelantikan Pergatian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi almarhum H. Marlan dari fraksi Berkarya dapil Narmada-Lingsar, yang meninggal pada bulan April 2020 lalu.
Pelantikan tersebut baru diselenggarakan hari ini, setelah Gubernur mengeluarkan SK mengenai PAW Bangbang yang sebenarnya sudah ada sejak Oktober lalu.
Usai diambil sumpahnya, Bangbang pun dengan rasa optimistis akan menjalankan tugasnya saat ini dan melanjutkan program-program yang sudah direncanakan oleh Marlan.
“Saya akan melanjutkan program-program yang sempat tertinggal atau belum terlaksana selama almarhum H. Marlan saat masih menjadi anggota” ungkap Bangbang, usai mengucapkan sumpah, di ruang sidang DPRD Lobar, Senin (07/12/2020).
Ia mengaku ke depan, dirinya akan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, tentu dengan menampung dan menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Terkait berbagai persoalan yang memerlukan solusi dari pemerintah maupun wakil rakyat sendiri.
Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah pun mengingatkan supaya momentum pelantikan tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi dapat dijadikan sebagai renungan untuk menjadi pengingat kembali supaya anggota DPRD dapat menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan secara lebih optimal.
“Semoga ini bisa dijadikan momentum tersendiri bagi saudara Bangbang Kholid dan kita semua yang juga perlu direnungkan untuk sama-sama memahami fungsi-fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah bisa tercapai” harap Ketua DPRD Lobar ini.
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun, yang turut hadir juga dalam acara pelantikan tersebut memberi pesan. Supaya, ke depannya, Bangbang Kholid yang saat ini sebagai anggota dewan yang baru dapat saling bekerjasama dan saling mengisi dengan anggota yang lainnya.
“Ini demi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini aspirasi yang dibawa oleh saudara dari daerah pemilihan saudara” pesan Wabup Lobar ini.
Ia berharap supaya Bangbang bisa segera beradaptasi, mempelajari berbagai ketentuan dan tata tertib yang menjadi pedoman bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
