Mataram (Inside Lombok) – Tahun politik 2024 mendatang menjadi tantangan perekonomian Indonesia. Sebab dikhawatirkan jalannya pesta demokrasi sampai mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi dibayangi dengan krisis ekonomi global, kondisi perlu kehati-hatian dari pemerintah pusat maupun daerah.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus), Syafii Efendi mengatakan pada rapat kerja nasional (Rakernas) baru-baru dilaksanakan, ada tiga rekomendasi utama untuk pemerintah. Pertama, perhatian terhadap kualitas anak muda yang bisa diperbaiki lagi. Kedua, dunia pendidikan dan ekonomi. Ketiga hal perlu menjadi perhatian pemerintah. Terutama rekomendasi ekonomi jelang tahun politik.
“Karena ini 2024, tau sendiri kalau tidak hati-hati pengusaha bisa takut, kalau tidak hati-hati investor bisa lari, kalau tidak hati-hati maka ekonomi bisa goyang,” ungkap Syafii Efendi, Rabu (8/3).
Lebih lanjut, jangan sampai krisis ekonomi ada lagi di 2024 ini. Mengingat krisis ekonomi global sudah terjadi di beberapa negara. Indonesia maupun NTB jangan sampai hal tersebut terjadi. Maka dampaknya akan para pengusaha-pengusaha yang ada. Terlebih pengusaha yang baru merintis.
“Makanya kami rekomendasikan, pemerintah fokus kepada kebijakan-kebijakan yang tidak menimbulkan gangguan kondisitas terhadap perekonomian,” imbuhnya
Nantinya dengan 3 rekomendasi yang diajukan oleh Wimnus, pihaknya akan menyurati pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait hasil rekomendasi Wimnus dari seluruh Indonesia. Dimana 3 rekomendasi atau agenda utama tersebut harus difokuskan dalam satu setengah tahun ke depan menjelang 2024.
“Kita start dari sekarang sampai 2024 selesai atau akhir Pilkada. Itu goncangan lumayan keras, kalau kita tidak damai, maka ekonomi akan terganggu, politik-politik, kekuasaan-kekuasaan. Tapi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus di atas segalanya,” jelasnya.
Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan menjadi momentum bersejarah bagi Rakyat Indonesia. Karena dalam satu tahun, rakyat memilih anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang dijadwalkan tanggal 14 Februari. Kemudian, tanggal 27 November 2024, rakyat bisa memilih kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. (dpi)
