Lombok Barat (Inside Lombok) – General Manager (GM) PT. Pelindo Lembar, Baharuddin hadiri rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan hutang BPHTB pelabuhan Gili Mas yang belum dibayarkan sejak 2016 silam. Ia pun datang tanpa diwakilkan, sesuai permintaan DPRD Lobar.
Pihak dewan pun menyampaikan kritikan pedas terhadap PT. Pelindo Lembar atas ketidaktaatan membayar pajak BPHTB yang sudah mencapai Rp4,9 miliar. “Pemda ini menagih PT. Pelindo hampir setiap hari, tapi Pelindo tidak menjalankan kewajibannya,” ketus Wakil Ketua I DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha dalam rapat tersebut, Jumat (04/11/2022).
Melihat kondisi itu, ia pun meminta agar Inspektorat dapat membentuk tim untuk membantu Bapenda dalam menagih pajak dan juga sumber PAD lainnya. Karena menurutnya, penagihan sumber PAD, terutama kepada wajib pajak yang membandel tidak cukup hanya dengan menggelar rapat. Tetapi juga harus dilakukan dengan Langkah yang nyata dan tegas.
“Tim yang kami maksud adalah tim dari eksekutif dan legislatif, dan kami siap mem-back up, agar menjadi langkah yang ril,” ujarnya.
Bahkan, pihaknya pun meminta agar dalam jangka waktu satu bulan ini target penagihan kepada pihak Pelindo bisa masuk ke kas daerah. “Kita di sini tidak butuh janji,” tukas politisi perempuan dari PKS ini.
Atensi keras juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris. Dia menilai pihak Pelindo terlalu bertele-tele. Untuk itu, dia pun meminta Inspektorat Lobar untuk menempuh langkah hukum untuk bisa memperkarakan PT. Pelindo dalam kasus ini.
“Krukutnya (kusut) di mana, saya tidak mau dengar alasan ini itu. Kita di PHP, kalau begini terus ini zalim namanya. Ada tidak celah hukum memperkarakan Pelindo ini?” tegas Munawir dengan nada tinggi.
Dia menilai, Pelindo selama ini terlalu banyak janji. Namun tak kunjung memberi kontribusi bagi Pemda Lobar. “Niat kita sama, tapi kalau tak ada kontribusinya, ngapain ada Pelindo di Lobar ini. Rakyat disuruh bayar pajak, sementara mereka-mereka ini justru mempersulit. Untuk apa ada Pelindo,” tanyanya ketus.
Kendati memberi atensi yang sama, Ketua Komisi II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah sedikit memberi toleransi kepada GM PT. Pelindo Lembar, Baharuddin. Menurutnya, GM Pelindo tidak bisa mengambil keputusan cepat terkait hal itu.
Untuk itu dia meminta agar Baharuddin menyampaikan hasil rapat tersebut ke pimpinan Pelindo pusat. “Saya paham GM Pelindo ini tidak bisa mengambil keputusan hari ini. Untuk itu, sampaikan ke pimpinan tertinggi di Pelindo tersebut. Intinya, kewajibannya (utang pajak BPHTB) bayar dulu, baru kita berikan hak bapak,” pesan Abu.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Lobar, Hademan berpendapat bahwa persoalan di PT. Pelindo Lembar terkait hutang BPHTB tersebut sudah terlalu akut. Sehingga ia meminta agar pihak Pelindo bisa lebih serius menyelesaikan kewajibannya.
“Laporan dari Bapenda, persoalannya sangat akut terkait Pelindo ini. Kita ingin jawaban yang pasti, agar jangan hanya cerita. Stateginya apa, tahap demi tahapnya apa dan kapan bisa terwujud,” tegasnya.
Menanggapi berbagai cecaran itu, Baharuddin pun menyebut pihaknya tak bisa mendatangkan pimpinan Pelindo Pusat. Lantara undangan pemanggilan baru diterimanya pada Kamis (3/11) sore.
Terkait pelunasan tunggakan BPHTB sebesar Rp4,9 miliar itu, lagi-lagi Baharuddin menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah adanya penetapan SKPH dari Kementerian. “Pembayaran akan dilakukan setelah ada penetapan, ini akan kami tindak lanjuti ke manajemen kami,” ujarnya.
Usai pertemuan, ia menyatakan bahwa pihaknya sangat proaktif untuk menyelesaikan tunggakan hutang BPHTB tersebut. Ia menyebut bahwa pihaknya akan berupaya untuk segera melunasi hutang pajak tersebut. Karena ini merupakan mimpi bersama dengan Pemda Lobar.
“Kami satukan bahasa, satukan misi. Progresnya pun sudah kita upayakan. Dan perkembangan di pusat pun Manajemen kami sangat proaktif. Sekarang kita menunggu dari Kementerian,” pungkasnya sambil beranjak dari ruang rapat. (yud)
