Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah menekankan pentingnya aparatur pemerintah, kepala desa, kepala sekolah, dan kepala puskesmas memahami tentang keterbukaan informasi.
Hal itu dikemukakan Gubernur NTB di hadapan 1.500 aparatur pemerintah terdiri dari kepala desa, camat, kepala sekolah, dan kepala Puskesmas se-NTB dalam acara gerakan menuju Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) Komisi Informasi (KI) NTB, dirangkai dengan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, di Mataram, Kamis.
Menurut gubernur, terkadang karena persoalan ketidaktahuan akan sebuah informasi, seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan, antara kepala desa dengan camat dan bupati.
“Betapa karena persoalan ketidaktahuan kita tentang informasi menyebabkan kesalahpahaman. Kadang kala perselisihan kecil antardesa, bupati, camat karena tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi dengan baik,” ujarnya.
Untuk itu, gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengingatkan, tantangan para kepala desa, kepala sekolah, dan kepala puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus memahami informasi dan memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Tantangan kepala desa di zaman ‘now’ adalah memahami informasi dan memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, NTB Gemilang ke depan harus memastikan daerah sampai desa bersahabat dengan investasi, karena provinsi ini tidak mungkin maju dan mampu mengatasi pengangguran tanpa hadirnya investasi dan industrialisasi di daerah.
“Desa harus terbuka dan bersahabat dengan investasi. Siapa yang ingin jadi kepala desa, bupati atau gubernur, adalah mereka yang betul-betul ingin mengabdikan diri kepada masyarakat,” katanya.
Selain itu, lanjut gubernur, NTB Gemilang juga harus memastikan pengunjung nyaman berada di NTB. Pemerintah harus memuliakan investasi, pengunjung, namun juga harus membahagiakan masyarakat sendiri agar tidak jadi penonton di tanah sendiri.
“Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi,” katanya. (Ant)
