Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah mempersilahkan dan mendukung jika ada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang ingin maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, asalkan terlebih dahulu mundur dari jabatan yang diembannya.
“Silahkan saja, wajar kalau ada kepala OPD mau maju, tapi sekali kelihatan, mereka harus “fair” mundur dari jabatannya, sederhana saja,” ujar gubernur kepada wartawan di Mataram, Jumat, menanggapi rumor sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang digadang-gadang akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Zulkieflimansyah menilai wajar jika ada kepala OPD didorong maju dalam kontestasi Pilkada. Sebab, bagaimana pun seorang Kepala OPD atau pimpinan SKPD memiliki kapasitas dan kemampuan serta pengalaman untuk menjadi pimpinan daerah.
“Kalau sudah menjadi kepala OPD jelas mumpuni untuk jadi kepala daerah,” ucap Doktor Zul sapaan akrabnya.
Diketahui sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemprov NTB digadang-gadang bakal maju dalam kontestasi Pilkada 2020 yang akan dilangsungkan di tujuh kabupaten/kota. Seperti nama Kepala Dinas Perdagangan Hj Putu Selly Andayani yang digadang-gadang maju di Pilkada Kota Mataram. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB Lalu Gita Aryadi yang didorong maju Pilkada Kabupaten Lombok Tengah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Agus Patria yang diisukan kembali maju di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.
Meski mendukung ada kepala OPD maju dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Namun, diakui Doktor Zul hingga saat ini dirinya pun belum tahu siapa saja kepala OPD yang akan maju tersebut. Termasuk, ada kepala OPD yang telah meminta izin atau pun meminta restu dirinya untuk maju pada Pilkada 2020.
“Belum ada minta restu,” terangnya.
Zulkieflimansyah memberikan saran kepada kepala OPD sebelum benar-benar turun dalam kontestasi Pilkada.
Politisi PKS tersebut menyarankan untuk segera melakukan pemetaan politik melalui lembaga survei. Sebab, menurutnya hal itu penting untuk mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat terhadap keduanya. “Jadi tidak hanya membangun komunikasi-komunikasi dengan partai politik tapi juga perlu melihat data-data dari hasil lembaga survei untuk mengetahui sebesar tingkat elaktabilitas dan penerimaan calon di mata masyarakat,” katanya.
“Jadi survei itu tidak bisa diremehkan hasilnya. Jangan karena sering muncul di media sosial disukai banyak orang terus jaminan menang belum tentu. Saya maju Pilkada Gubernur NTB saja setiap bulan ada hasilnya dan itu akurat hasilnya dan kita tahu, apakah benar-benar masyarakat menghendaki kita atau tidak,” katanya. (Ant)
