Lombok Timur (Inside Lombok) – Ratusan massa dari Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat Miskin mendatangi kantor Dinas Sosial Lotim yang bertempat di Kantor Bupati. Masyarakat meminta Bupati untuk mencopot jabatan Kepala Dinas Sosial Lotim saat ini.
Aksi tersebut didasari dikarenakan banyaknya hal miring yang ditemukan dalam pengadaan BPNT dan PKH yang diterima masyarakat. Mereka menilai penerima PKH tersebut tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan kerabat dekat dan keluarga pendamping PKH tersebut.
Ketua koordinator aksi, Zainul Muttaqin saat orasinya menyampaikan bahwa banyak hal yang ditemukan dalam pengadaan BPNT dan PKH tersebut. Mulai dari dugaan indikasi monopoli pengadaan item yang menguntungkan bos besar.
Selain itu, ia juga menilai beberapa indikasi berupa paket item BPNT tidak sesuai harga dan bahkan menggunakan daging busuk. Ada pula indikasi permainan pendamping PKH berupa pungutan.
“Kita dibodoh-bodohi dengan para oknum pejabat dan para pendamping. Bantuan yang kita terima tidak layak konsumsi,” ujarnya dalam orasi di depan Kantor Dinsos Lotim, di Selong, Rabu (15/07/2020).
Ia menilai, para pendamping PKH sengaja membiarkan masyarakat terus dijerat kemiskinan. Agar pekerjaannya sebagai pendamping tidak tergeser.
“Semakin hari angka kemiskinan terus bertambah, kami minta kepada bapak bupati untuk menekan Dinsos untuk mengevaluasi jajarannya,” pintanya.
Massa menyesalkan mulai dari pengadaan paket BPNT sampai dengan pendistribusiannya yang hanya menguntungkan oknum tertentu.
“Kenapa penyediaan paket BPNT tidak melibatkan UMKM yang ada dan bahkan mendistribusikan daging ayam busuk yang tidak layak konsumsi,” ucapnya.
Massa juga meminta kepada pihak Kepolisian untuk menyelidiki para oknum yang bermain di Dinsos sampai ke akarnya. Mereka mengaskan bila tuntutan tidak diterima, ia akan mengadakan aksi susulan yang lebih besar lagi.
Dengan tegas massa meminta kepada Pemda Lotim untuk turun tangan melakukan evaluasi kepada para pendamping PKH dan TKSK. Banyak ditemukan pendamping PKH dan TKSK bekerja tidak sesuai aturan.
“Mereka memanfaatkan para KPM sebagai lahan mendapat keuntungan, tanpa berusaha mendorong para KPM untuk keluar dari garis kemiskinan,'” ungkapnya.
Menerima kedatangan masa, Sekretaris Daerah Lotim, M Juaini Taofik mengapresiasi aksi massa yang dengan tujuan baik dalam memperbaiki kondisi daerah. Sekda meminta kepada massa untuk mengirim lima perwakilan mereka untuk dilakukan hearing di Kantor Bupati Lotim.
“Kami persilahkan mengirim lima perwakilan besok agar kita bisa berdiskusi panjang lebar, dan menemukan sesuatu yang konstruktif,” sambutnya.
Ia meminta kepada massa agar membuat bukti tertulis dalam bentuk dokumen beserta tuntutannya. Agar tuntutan massa tersebut bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti.
