Lombok Barat (Inside Lombok) – Bawaslu Lobar sebut sejumlah ASN terlihat menghadiri acara silaturahmi Anies Baswedan dengan para tokoh agama se-Kabupaten Lombok Barat, Senin (30/01) malam kemarin. Kedatangan para ASN itu pun akan segera diklarifikasi. Karena temuan ini turut menjadi atensi yang akan ditindaklanjuti ke pihak KASN.
“Untuk yang tadi malam, dengan kedatangannya pak Anies Baswedan, kami sudah mengeluarkan imbauan kepada Pak Bupati untuk tidak melibatkan ASN dalam proses menyambut Pak Anies yang hadir di rumah Bupati tadi malam,” tegas Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lobar, Basriadi, Selasa (31/01/2023).
Diakui, dari hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya ditemukan beberapa ASN yang terlihat dan terlibat dalam agenda tersebut. Mengapa hal itu perlu diawasi, karena dalam agenda tersebut jelas ada logo partai, kemudian nomor urut partai, serta orasi-orasi yang kontennya menyuarakan dukungan terkait pengusungan Anies menjadi calon presiden.
“Sehingga itu juga menjadi objek pengawasan kami. Nah ada memang beberapa ASN yang hadir di sana. Dan kami juga sudah diarahkan untuk lakukan klarifikasi, untuk kita jadikan sebagai temuan,” tegasnya.
Beberapa panwascam juga telah diterjunkan pihaknya untuk melakukan proses pengawasan tadi malam. “Kalau misalnya mereka benar melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pleno kami, maka kami akan rekomendasikan ke komisi ASN. untuk memberikan sanksi terhadap ASN yang terlibat dalam proses tadi malam itu,” jelas Basriyadi.
Walaupun saat ini tahapannya belum sampai pada proses pendaftaran calon, pihaknya telah mengeluarkan surat imbauan tegas. “Untuk pengawasan ASN dari sejak pendaftaran parpol sampai hari ini, karena teman-teman ASN ini kan gak boleh dia terlibat untuk memberikan dukungan. Baik menjadi anggota partai politik, atau pun menjadi pendukung bakal calon,” terangnya.
Hal itu akan menjadi pengawasan yang dilakukan pihaknya dalam proses pengawasan verifikasi administrasi. Kemudian dalam beberapa minggu ke depan, pihaknya akan melakukan verifikasi faktual bersama KPU. Untuk mengecek dukungan-dukungan calon DPD.
“Ketika ada PNS yang masuk memberikan dukungan di situ, maka kami akan langsung rekomendasikan untuk di-TMS kan, tidak memenuhi syarat,” tandasnya. (yud)
