Sumbawa (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan dana Rp119,9 miliar untuk mencegah dan menanggulangi wabah COVID-19.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Junaidi mengatakan pemerintah sudah melakukan pemetaan dan penggeseran anggaran untuk menyediakan dana pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 menyusul keputusan pemerintah menetapkan wabah penyakit tersebut sebagai bencana non-alam nasional.
“Sesuai dengan berbagai macam aturan dan ketentuan yang sudah kami terima dari pemerintah pusat, tentu kita akan menyikapi dengan cepat untuk segera melakukan pemetaan terhadap seluruh program dan kegiatan,” katanya di Sumbawa, Jumat.
Ia menjelaskan, sesuai usul Gugus Tugas pemerintah kabupaten membutuhkan dana Rp119,9 miliar antara lain akan digunakan untuk menjalankan program pencegahan, penyediaan dukungan bagi sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi wabah, dan pelaksanaan program jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak wabah.
Menurut dia, sementara ini dana yang bisa dialokasikan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sebanyak Rp118,2 miliar, masih kurang Rp1,6 miliar.
“Ada ancang-ancang anggaran sekitar Rp118 miliar, sehingga kami sampai dengan sekarang masih kekurangan sekitar Rp1,6 miliar yang belum bisa kita penuhi. Tetapi kami sampai satu minggu ke depan akan terus melakukan pemetaan bersama OPD untuk bisa menutupi kekurangannya,” ujarnya.
“Insya Allah segera terpenuhi. Tetapi secara kasarnya ini sudah kami lakukan. Namun, kami perlu melakukan pemantapan dari segi koordinasi dengan OPD terkait mana program kegiatan yang kami petakan penjadwalan ulang supaya data yang ada di kami dengan proses yang sudah berjalan di OPD itu bisa sinkron,” ia menambahkan.
Junaidi mengatakan pemerintah daerah masih akan mencermati penganggaran guna menyiapkan pendanaan untuk penanganan wabah.
“Pemetaan ini untuk jangka panjang. Tadinya kita jadwalkan sampai Agustus. Tetapi Tetapi kami tetap juga jalan sambil melihat kondisi yang ada sehingga mudah-mudahan kami dalam waktu seminggu ini bisa mempersiapkan sampai dengan satu tahun agar kita punya ruang kesempatan yang luas untuk memetakan kondisi yang ada dengan pola dan langkah yang jitu dan baik mengatasi itu,” katanya.
Sesuai arahan dari pemerintah pusat, ia mengatakan, pemerintah daerah mengupayakan rasionalisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal minimal 50 persen guna mengantisipasi dampak terburuk wabah.
“Kami tentunya ingin melakukan langkah persiapan jangan sampai kita ambil angka minimal 50 persen, tetapi COVID-19 panjang waktunya. Kita ingin mencoba memperhitungkan kondisi terburuk, agar setiap permasalahan yang muncul kita siap,” katanya.
“Itu jauh lebih baik, karena bagaimanapun terus terang saja penyelamatan jiwa masyarakat jauh lebih penting dari kegiatan fisik yang sudah kita rencanakan. Kita tidak menginginkan terjadi kemungkinan terburuk. Paling tidak kita siap. Mudah-mudahan ini segera reda,” demikian Junaidi. (Ant)
