Mataram (Inside Lombok) – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengawal 41 proyek strategis yang menelan anggaran negara cukup besar sepanjang tahun 2020 dengan jumlah keseluruhannya mencapai Rp4,77 triliun.
Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto di Mataram, Jumat, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan tim pengamanan pembangunan strategis (PPS) untuk mengawal puluhan proyek yang dikerjakan di wilayah tersebut.
“Tiga proyek selesai didampingi. Yang masih proses ada 38 proyek. Ini pendampingannya dalam aspek yuridisnya. Bukan soal teknis,” kata Sigit.
Dari pengawalan proyek yang terdata hingga Juni 2020, jelasnya, sebagian besar didominasi oleh proyek fisik. Anggaran negara yang paling banyak terserap, lanjutnya, dalam proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Salah satu upaya dalam proses pendampingannya yang menguntungkan negara, Kejati NTB dikatakan telah berhasil menekan angka penyerapan anggaran untuk 41 proyek tersebut.
Setelah adanya pendampingan tim PPS, plafon anggaran total yang awalnya menyentuh angka Rp5,05 triliun, kini telah turun menjadi Rp4,77 triliun.
“Sehingga ada efisiensi anggaran sampai Rp217,88 miliar,” ujarnya.
Kemudian dikabarkannya bahwa salah satu dari puluhan proyek yang didampingi, yakni pembangunan Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram untuk tahun 2019-2020, yang berada dibawah Satuan Kerja (Satker) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB, sudah masuk tahap serah terima sementara pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO).
Namun ada juga dua proyek yang batal terlaksana akibat terdampak pengalokasian ulang anggaran COVID-19, yaitu proyek jaringan perpipaan SPAM di dua kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Utara.
Selanjutnya, ada sejumlah proyek besar yang kini sedang dalam proses pengerjaan, beberapa diantaranya bergulir dibawah PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).
Proyek tersebut adalah perpanjangan “runway” dan fasilitas daya dukungnya senilai Rp400 miliar. Kemudian pengerjaan “rapid exit taxiway” dan perluasan apron sebelah barat senilai Rp292,6 miliar.
Ada juga anggaran untuk proyek perbaikan “strip runway” yang bernilai Rp267,6 miliar, perluasan terminal Rp326 miliar dan pengembangan fasilitas kargo Rp85 miliar.
Selanjutnya proyek multiyears akses jalan KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, yakni Jalan Bypass BIZAM-KEK Mandalika Paket I senilai Rp238,5 miliar, paket II senilai Rp394,8 miliar, dan paket III senilai Rp180,55 miliar.
Ada juga pembangunan “spillway” bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa senilai Rp247,3 miliar beserta jaringan irigasinya Rp255,8 miliar. Pembangunan bendung pengalih Rababaka Kompleks di Kabupaten Dompu Rp139,7 miliar.
Pembangunan Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa paket I Rp440,2 miliar, dan paket II Rp162,6 miliar. Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, untuk pengerjaan paket I Rp160 miliar, dan paket II Rp150 miliar.
Kemudian Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, untuk paket I Rp65 miliar, dan paket II Rp67,9 miliar. Proyek strategis lainnya, pembangunan Pasar Renteng di Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp145 miliar.
“Jadi beberapa proyek ini ada yang masih proses lelang, ada yang sedang tahap pelaksanaan,” ucapnya. (Ant)
